Breaking News:

Kemenkum-HAM Perluas Posbakum Sampai Level Polsek, Ini Tanggapan Kejari dan Ketua Pengadilan

serta pembuatan dokumen hukum secara garatis bagi warga tidak mampu. Semua biaya ditangung oleh negara. 

Penulis: Teni Jenahas | Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/TENI JENAHAS
Kakanwil Kemenkum-HAM Provinsi NTT, Merciana D. Jone  

Kemenkum-HAM Perluas Posbakum Sampai Level Polsek. Ini Tanggapan Kejari dan Ketua Pengadilan

POS KUPANG.COM| ATAMBUA--Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terus memperluas keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sampai ke level polsek. 

Keberadaan Posbakum bertujuan memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum secara garatis bagi warga tidak mampu. Semua biaya ditangung oleh negara. 

Efektivitas kerja posbakum ini harus didukungi oleh keberadaan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi yang ada di setiap kabupaten. Sejauh ini, di NTT hanya tujuh posbakum terakreditasi yakni, Kabupaten Belu dua OBH, TTU satu, TTS Satu, Kota Kupang satu dan Manggarai dua OBH.

Demikian dikatakan Kakanwil Kemenkum-HAM Provinsi NTT, Merciana D. Jone kepada wartawan, Sabtu (6/3/2021). Menurut Mercy, keberadaan posbakum merupakan amanat UU untuk memberikan pelayanan hukum kepada orang tidak mampu atau miskin. Selama ini posbakum hanya di tingkat pengadilan. 

Kemenkum-HAM terus memperluas posbakum sampai di tingkat polsek agar bisa memberikan bantuan hukum kepada warga tidak mampu sejak dini. Hal ini juga sejalan dengan anggaran bantuan hukum kepada orang tidak mampu yang dialokasikan pemerintah mulai dari tahapan penyelidikan, penututan, putusan sampai peninjauan kembali.

Menurut Mercy, syarat untuk mendapatkan bantuan hukum gratis adalah warga tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah.

Ketua Pengadilan Negeri Atambua, Gede Susila Putra, SH, M.Hum mendukung perluasan posbakum sampai ke level polsek. Tujuanya memberikan layanan hukum secara dini kepada masyarakat. 

Menurut Gede, lewat posbakum, masyarakat akan mendapatkan layanan hukum sekaligus mengawas aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum.

"Posbakum itu selain memberikan pelayanan hukum secara dini juga mengawasi kami dalam melaksanakan tugas apa sudah sesuai atau tidak. Mungkin kami keliru bisa diingatkan. Jadi kita dukung posbakum mulai dari awal penyelidikan", kata Gede.

Telah Ditutup, PLN Journalist Award Tahun Pertama Terima 1000 Karya Jurnalistik

Kepala Kejaksaan Negeri Belu, Alfons Loe Mau juga mendukung posbakum sampai ke level polsek karena masyarakat dapat mendapat layanan hukum sejak dini. Pasalnya, tidak semua masyarakat paham hukum sehingga posbakum bisa memberikan layanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. (
Laporan Reporter POS KUPANG.COM,Teni Jenahas).

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved