Gelar Rapat Teknis Daerah, BPS Adaptasi Perubahan

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur ( BPS NTT) menggelar rapat teknis daerah BPS se-Provinsi NTT secara virtual, Senin (8/3/2021).

Dalam laporannya, Kepala BPS NTT, Darwis Sitorus menyampaikan tiga hal penting yang menjadi fokus BPS, yakni Satu Data Indonesia dan Pembinaan Statistik Sektoral; Kemajuan Pembangunan Zona Integritas BPS; serta Rencana Kerja dan Matriks BPS.

Dia menyampaikan, dalam berbagai forum yang membahas perencanaan dan kebijakan, BPS NTT mengambil peran dan memantaskan diri menjadi mitra bagi pemerintah daerah dan pemangku kebijakan sekaligus pembina statistik sektoral.

• Pria di Kupang Sekarat Setelah Ditikam Seorang Perempuan

BPS NTT memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan data bagi pengambilan kebijakan pada lembaga pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

"Sehingga diharapkan dapat memperluas sepak terjang BPS dalam meningkatnya pemanfaatan atas ketersediaan data statistik yang berkualitas bagi perencanaan pembangunan dan memacu terselenggaranya statistik sektoral yang mandiri sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku," kata Darwis dari Kantor BPS NTT.

• Satgas Manggarai Sudah Terima 190 Vial Vaksin Covid-19 Tahap II, 1.790 Warga Siap Disuntik

Dia melanjutkan, BPS tengah berkiprah dalam membangun keterlibatan semua elemen dalam mewujudkan satu data dari desa, wujud sinergi dan kolaborasi BPS dengan pemerintah daerah dan institusi terkait dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa Sistem Informasi Manajemen Data Strategis (SI MANDATARIS).

Sebagai wujud apresiasi BPS atas kinerja dan peran serta institusi statistik sektoral yang positif dalam membangun kedaulatan data menuju Satu Data Indonesia, BPS memberikan penghargaan kepada tiga instansi yang dinobatkan sebagai penyelenggaraan statistik sektoral terbaik di NTT, yakni BPAD NTT, Kanwil DJPb NTT, dan PLN UIW NTT.

Perwakilan Kanwil DJPb NTT, Nur Arifin mengungkapkan, Kanwil DJPb NTT turut berpartisipasi memberikan dukungan data bagi BPS, khususnya dalam bidang APBN, sehingga bersama BPS dapat menyajikan data untuk kepentingan pembangunan di NTT.

Sementara itu, Ronny Mayopu mewakili BPAD NTT juga menyampaikan terima kasih atas kerja keras BPS dalam menyiapkan data statistik.

Darwis melanjutkan, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, BPS NTT telah mencanangkan Zona Integritas dan tengah membenahi enam area perubahan dalam memacu langkah demi memperjuangkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

"Kami senantiasa berkomitmen untuk melakukan pembinaan ASN BPS se-NTT agar memiliki karakter sebagai pekerja keras, dinamis pada perubahan, terampil, dan tangkas," ucapnya.

Reformasi birokrasi sangat terkait dengan perbaikan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh setiap ASN. Oleh karena itu jajaran BPS NTT berupaya tetap menggugah terciptanya inovasi untuk mendobrak rutinitas dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Layanan BPS NTT diharapkan dapat menepis anggapan bahwa pelayanan pemerintah lama berbelit-belit dan tidak transparan.

Seluruh satker BPS kabupaten/kota diharapkan dapat menjawab tantangan dalam mewujudkan satkernya menjadi WBK/WBBM dan setiap pemimpin satker BPS sejatinya mampu menjadi role model dalam mewujudkan pembangunan zona integritas.

"Kunci yang paling efektif adalah adanya komitmen dan upaya dalam mengombinasikan perbaikan sarana dan prasarana dengan memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi informasi, serta mulai terbiasa mendokumentasikan setiap gerak langkah dan kiprah positif BPS dalam meningkatkan kualitas dan pelayanannya bagi publik," tambahnya.

Berkaitan dengan Rencana Kerja dan Matriks Kegiatan BPS, Darwis mengatakan bahwa simplifikasi regulasi dalam birokrasi pemerintahan telah menciptakan paradigma baru dalam membangun iklim kerja yang lebih sehat kuat dan mendorong partisipasi setiap unsur ASN.

Penyederhanaan birokrasi pemerintahan menjadi dua level eselon dan peralihan jabatan struktural menjadi fungsional telah dilaksanakan melalui pengalihan jabatan administrator, pengawas dan pelaksana menjadi jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi sesuai kriteria penyetaraan jabatan.

BPS tengah membangun inisiatif untuk menyusun matriks kerja dan rencana kegiatan berbasis Analisis Beban Kerja dalam mempersiapkan seluruh tim kerja yang melibatkan setiap pejabat fungsional dan struktural.

Diakuinya belum diperoleh ketetapan baru atas butir-butir kegiatan dan tata kelola penilaian angka kredit namun langkah itu dilakukan agar mereka dapat mempersiapkan format yang disusun secara lebih dinamis hingga level capaian kinerja bulanan dalam mewujudkan indikator kinerja individu.

"Hal ini kami lakukan demi percepatan sistem kerja agar kami fokus dengan pekerjaan kolaboratif, melibatkan semua unsur baik struktural maupun fungsional, disamping untuk mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja agar lebih optimal dalam rangka mewujudkan profesionalitas ASN," tutupnya.

Rapat Teknis daerah BPS se-Nusa Tenggara Timur ini mengusung tema Adaptasi Perubahan Menyongsong Masa Depan. Dalam acara tersebut, Statistisi Ahli Madya BPS NTT, Indra A Souri memaparkan materi tentang Laporan Kemajuan dan Rencana Kerja Enam Area Perubahan. Materi lainnya dibawakan oleh Kepala Bappelitbangda NTT, Kosmas Lana tentang Satu Data Indonesia: NTT Satu Data Dari Desa.

Sebelumnya, rapat dibuka oleh Kepala BPS Republik Indonesia, Suhariyanto. Selain membicarakan tentang Satu Data Indonesia dan lanjutan sensus penduduk 2020, dia meminta agar kualitas sumber daya manusia di NTT baik di kabupaten/kota lebih ditingkatkan.

"Aktif ambil kursus dari luar, tidak hanya masalah teknis tapi juga non teknis, seperti publik speaking, dan lainnya. Jangan berpuas diri dan merasa sudah oke. Saya mengajak teman teman NTT, selain kerjakan pekerjaan rutin, luangkan waktu untuk meningkatkan kapasitas diri," tandasnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Intan Nuka)