Anggota DPRD Ngada, Bosko Ponong Minta Dinas Pertanian Ngada Serius Perhatikan Pupuk

Anggota DPRD Ngada, Bosko Ponong Minta Dinas Pertanian Ngada Serius Perhatikan Pupuk

POS-KUPANG.COM | BAJAWA--Anggota DPRD Ngada Yohanes Don Bosko Ponong meminta Dinas Pertanian Kabupaten Ngada untuk memperhatikan masalah klasik yang sering dihadapi oleh para petani yaitu masalah ketersediaan pupuk.

Juru bicara fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Ngada ini menambahkan bahwa, dalam musim tanam seperti ini, para petani ingin meningkatkan produktifitasnya yaitu dengan cara pemupukan disawah pasca tanam padi.

"Oleh karena itu kita berharap agar, ditengah social pendemic covid-19 ini, para petani tidak boleh dikorbankan hanya karena tidak ada nama dalam ERDKK. Jika itu terjadi maka kita akan prihatin dengan petani yang membeli pupuk Non subsidi" tegas anggota DPRD Dapil Riung dan Riung Barat yang akrab disapa Bosko Ponong kepada Pos Kupang, Senin (1/3/2021).

Bosko menjelaskan bahwa, saat-saat seperti ini biasanya ada pengaduan dari masyarakat dan kepala desa yang menyampaikan bahwa ada nama-nama warga yang tahun sebelumnya terdapat nama dalam elektronik rencana devenitif kebutuhan kelompok (ERDKK), dan saat ini banyak yang namanya hilang ulah kerja tenaga penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang tidak profesional dan tidak pernah kunjung ke Desa binaan.

"Dan ini terjadi di Desa Benteng Tawa I Kecamatan Riung Barat PPLnya praktis ya tidak pernah ke Desa lalu dia melakukan vailidasi ERDKK yang menimbulkan polemik ditengah masyarakat. Ada yang tidak memiliki lahan ada nama di RDKK, dan mirisnya yang memiliki lahan tidak ada dalam RDKK. Padahal mereka dibayar melalui APBD 2 supaya kerja meringankan beban petani, bukan memberikan andil memberatkan petani," ujar Bosko Ponong ya ng juga pimpinan komisi I DPRD Ngada ini.

Bosco menegaskan, Dinas Pertanian Kabupaten Ngada agar memberikan saksi tegas bahkan melakukan pemecatan atau putus hubungan kerja (PHK) terhadap oknum PPL yang bekerja tidak profesional dan merugikan para petani. Masih ada banyak warga Ngada yang background pertanian yang siap bekerja sebagai PPL.

• Usai Gelar Muskerwil, PKB NTT Siapkan Penyeragaman Kepengurusan Kabupaten Kota 

• Gubernur NTT Viktor Laiskodat : BPKP Serius Lakukan Pendampingan Penertiban Administrasi Pemda

"Ini jadi PPL tidak berada di sawah tetapi berlagak seperti pegawai bank," kecam Wakil ketua Badan Pembentuk Peraturan Daerah Ngada Bosko Ponong. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi)