Merciana Djone Ingatkan Jangan Main-main dengan Uang Rakyat 

POS-KUPANG.COM | ENDE - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur ( Kakanwil Kemenkumham NTT) Merciana Djone,  tegaskan tidak boleh ada penyimpangan anggaran di lingkup Kanwil Kemenkumham NTT.

Hal itu disampaikan Marciana Djone saat acara Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) -WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) dan janji kinerja di Lapas Kelas II B Ende Sabtu (27/2/2021).

Menurutnya, janji kinerja harus menjadi bentuk komitmen Kemenkumham dalam memberikan pengabdian dan loyalitas tanpa batas kepada NKRI serta sebagai langkah awal bagi para pimpinan untuk mengambil langkah strategis selanjutnya.

• Kolaborasi Ansy Lema-Masyarakat Adat Sukses Batalkan Penurunan Status Cagar Alam Mutis

"Agar pelaksanaannya terarah dan tepat sasaran, maka kita perlu mengawalnya dari segi integritas dan akuntabilitasnya," kata Marciana.

Marciana tegaskan, pencanangan zona integritas, bukan sekedar seremoni atau slokan tetapi salah satu upaya untuk menjaga Kementerian Hukum dan HAM dari segala bentuk penyimpangan dan korupsi.

• Nasib Naas PSK 52 Tahun, Tewas Usai Layani Pria Hidung Belang, Celana Dalam Beri Petunjuk

"Jangan sekali-kali melakukan penyimpangan atas anggaran negara dan jangan main-main dengan uang rakyat. Kita harus memastikan dan meyakinkan diri, bahwa kita ini diawasi oleh Tuhan dan seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.

Menurutnya, pelaksanaan tugas fungsi yang heterogen dan target-target yang cukup besar harus diawasi dengan ketat, karena menyangkut penggunaan anggaran yang bersumber dari rakyat.

"Sehingga harus mampu kita laksanakan secara berintegritas dan dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Kemenkumham adalah instansi yang terbuka untuk menerima masukan baik kritik maupun saran dari pihak eksternal demi kemajuan organisasi," ungkapnya.

Marciana berharap tahun 2021 jumlah satuan kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM mengalami kenaikan. "Dengan demikian kita mampu membuktikan kepada publik bahwa jajaran Kementerian Hukum dan HAM tidak hanya sekedar “Lip Service,”" ungkapnya.  (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oris Goti)