Breaking News:

Revisi UU Pemilu

MENOHOK, Enggan Revisi UU Pemilu, Pengamat Nilai Pemerintah Ragukan Kemampuan Sendiri, Benarkah?

MENOHOK, enggan Revisi UU Pemilu, Pengamat nilai Pemerintah ragukan kemampuan sendiri, benarkah?

Tribunnews.com
Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

MENOHOK, Enggan Revisi UU Pemilu, Pengamat Nilai Pemerintah Ragukan Kemampuan Sendiri, Benarkah?

POS-KUPANG.COM, JAKARTA – Keengganan Pemerintahan Jokowi melakukan revisi UU Pemilu mendapat kritikan menohok dari pengamat.

Analis dan Pengamat Politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto menilai alasan pemerintah enggan merevisi undang-undang Pemilu untuk menjaga stabilitas politik terkesan meragukan kemampuannya sendiri.

Padahal Pilkada 2020 dapat dilaksanakan dengan relatif baik, meskipun bukan tanpa kekurangan.

Namun benarkah penilaian itu?

Istana Tolak Revisi UU Pemilu,Benarkah Demi Jegal Anies dan Muluskan Gibran ke Pilgub DKI? Cek Fakta

Mengejutkan! Andi Arief Sebut PDIP Gila Kuasa, Pembahasan Revisi UU Pemilu Berhenti?

Lebih lanjut, Arief mengungkapkan, alasan pemerintah enggan merevisi undang-undang Pemilu untuk kepentingan ekonomi dan terkait pembiayaan Pilkada yang disebut membebani APBN di tahun 2022-2023 dinilai bertolak belakang dengan kenyataan yang ada.

Pasalnya pembiayaan yang dikeluarkan dalam Pilkada 2020 maupun Pemilu di 2019 tidak berbeda jauh.

Pada webinar Minggu (28/2/2021), Arif menjelaskan biaya Pilkada 2020 di 270 daerah berbiaya 20.49 triliun, adapun Pilkada 2018 di 171 daerah berbiaya Rp 18,5 triliun.

Sedangkan biaya Pemilu 2019 sebesar 25,7 triliun.

Menurutnya penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu pada tahun yang sama justru akan memakan biaya luar biasa besar.

Halaman
123
Editor: Adiana Ahmad
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved