Juprians Lamabelawa : Pakai Hati Nurani Untuk Tentukan Honor Pejabat di Lembata

Juprians Lamabelawa : Pakai Hati Nurani Untuk Tentukan Honor Pejabat di Lembata

POS-KUPANG.COM|LEWOLEBA--Direktur LBH SIKAP Lembata Juprians Lamabelawa menilai kenaikan honorarium pejabat eksekutif dan legislatif yang ada dalam APBD harus sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat.

Menurutnya, jangan sampai ada kesan honorarium pejabat di Lembata melambung di tengah himpitan ekonomi masyarakat Kabupaten Lembata.

Pernyataan ini Juprians sampaikan saat menjadi salah satu narasumber secara virtual yang diadakan oleh Front Mata Mera, Minggu (21/2/2021) malam.

Lebih lanjut, dia menyebutkan selain harus sesuai regulasi, pejabat juga harus menetapkan nominal honorarium dengan hati nurani. 

"Harus pakai nurani untuk tentukan angka-angka itu. Kalau pendapatan per kapita masyarakat rendah, lalu kalau pejabatnya honor tinggi, kan kasihan. Ini kan ada kesenjangan masyarakat," tambahnya.

Di samping itu, salah satu pengacara muda ini juga berpendapat bahwa sektor potensial yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat belum dimanfaatkan dengan baik. Juprians memberi contoh sektor pertanian, peternakan dan perikanan yang sama sekali belum membawa dampak ekonomi kepada masyarakat. 

"Jadi kembali ke hati nurani bagaimana tentukan angka-angka honorarium itu. Usul saya pakai batas terendah jangan pakai batas tertinggi," tandasnya.

Sementara itu, dalam diskusi yang digelar dalam rangka HUT ke-2 Front Mata Mera itu, Anggota DPRD Lembata Petrus Bala Wukak sebelumnya juga menjelaskan saat ini Pemda Lembata sudah berniat mendatangkan ahli dari Universitas Gajah Mada (UGM) yang bertujuan melakukan kajian akademis untuk menghitung secara objektif honorarium atau tunjangan eksekutif dan legislatif.

Bala Wukak menjelaskan pada tahun 2018 akademisi UGM juga dilibatkan dalam rangka mengukur honorarium atau tunjangan karena memang tidak ada rumusan bakunya. Nominal tunjangan atau honorarium saat ini masih dipakai berdasarkan kajian itu. 

Lebih jauh, politisi Partai Golkar ini memberikan pandangannya perihal honorarium Bupati Lembata yang selama ini jadi polemik.

"Honorarium bupati seharusnya itu diperdebatkan jauh sebelum ada keputusan yang mengikat. Kalau urusan honorarium ada kewenangan yang melekat pada bupati yang dasarnya juga aspek efisiensi, efektif, dan kewajaran," paparnya.

"Semua itu bahas di banggar, melibatkan semua fraksi dan bahas terbuka, tidak ada konspirasi untuk mainkan angka secara tertutup," tambahnya.

Honorarium bupati menurutnya bukan domain lembaga legislatif karena DPRD Lembata hanya membahas soal tambahan penghasilan (tamsil). 

• Jangan Diabaikan Selama Pandemi Covid, Begini 3 Cara Pakai Masker yang Benar

• Solidaritas Kemanusiaan, Gmit Maranatha Oebufu Kunjung dan Berdoa Bagi Pasien Isoman Covid-19

• 5 Tips Praktis Agar Anak Menyukai Cemilan Sehat, Nomor 5 Wajib Dipraktek Orangtua

• Selain Akses Keuangan, BTPN Syariah Lakukan Pemberdayaan Nasabah

Untuk mengurai polemik ini, katanya, maka harus dilakukan evaluasi dari pihak lain dalam hal ini akademisi UGM supaya bisa mengkaji secara objektif. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo)