Kasus Dugaan Korupsi Air Ile Boleng Segera Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor 

Kasus Dugaan Korupsi Air Ile Boleng Segera Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor 

POS-KUPANG.COM|KUPANG-- Kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) Kecamatan Ile Boleng, Adonara, Kabupaten Flores Timur, NTT akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Kupang pada Maret mendatang. 

Kepastian pelimpahan itu disampaikan aktivis Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (Ampera) Flotim, Nefrianto Lamabelawa usai menemui Kasi Penkum Kejati NTT, Abdul Hakim, Senin (22/2/2021).

"Hasil komunikasi kami, kasus itu akan segera dilimpahkan oleh Kejari Flotim ke PN Tipikor pada bulan Maret," ujarnya kepada wartawan, Selasa (23/2/2021).

Menurut dia, Ampera Flotim menyambangi Kejati NTT untuk menanyakan perkembangan 
penanganan kasus Air Boleng yang sedang ditangani oleh pihak Kejari Flotim pasca putusan praperadilan yang diajukan oleh salah satu tersangka YYBS selaku konsultan perencana proyek SPAM IKK Ile Boleng.

Sementara itu, Kasi Penkum dan Humas Kejati NTT, Abdul Hakim membenarkan kedatangan Ampera Flotim ke kantor Kejati NTT. 

Menurut Abdul, saat ini penyidik Kejari Flotim saat ini masih mengambil keterangan tambahan dari berbagai pihak.

"Sedang ambil keterangan tambahan dan akan dilakukan pemberkasan sebelum habis masa penahanan empat puluh hari yang dijalani tiga tersangka. Awal Maret atau pertengahan Maret sudah dilimpahkan ke pengadilan," katanya.

Sebelumnya Kejari Flotim menetapkan tiga tersangka, yaitu YYBS (Konsultan Perencana), YJF (Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Flores Timur) dan PSAD (Kontraktor Pelaksana).

Ketiga tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) jo, Pasal 18 ayat (1) Huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Amar Ola Keda)