Breaking News:

Berita Nasional

Kapolri Keluarkan SE Terkait UU ITE, Ini Pedoman Yang Harus Diperhatikan Seluruh Personel, Apa Saja?

Kapolri Keluarkan SE Terkait UU ITE, Ini Pedoman Yang Harus Diperhatikan Seluruh Personel, Apa Saja?

ANTARAFOTO/ADITYA PRADANA PUTRA
Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyampaikan keterangan pers saat bersilaturahmi di Kantor Pusat PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (29/1/2021). Inilah potongan ayat Al Maidah dan Al Baqarah diucapkan Jenderal Listo Sigit Prabowo di kantor Muhammadiyah. 

Kapolri Keluarkan SE Terkait UU ITE, Ini Pedoman Yang Harus Diperhatikan Seluruh Personel, Apa Saja?

POS_KUPANG.COM-- Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan surat edaran yang mengatur teknis penerapan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal tersebut sebagai wujud tindak lanjut janjinya untuk membenahi UU ITE

Surat Edaran itu nomor: SE/2/11/202 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Surat itu ditandatangani pada Senin 22 Februari 2021.

Berikut Syarat dan Cara Daftar Kartu Prakerja, Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 12 Tahun 2021

Ternyata Tuan Guru Bajang Beda Pandangan dengan Riziq Shihab, Soal Apa?

Anies Baswedan Pantang Mundur, Dicerca Soal Banjir Gubernur DKI Jakarta Malah Salahkan Depok & Bogor

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono membenarkan surat edaran tersebut. Ia menyatakan surat itu ditandatangani langsung oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Iya benar," kata Argo saat dikonfirmasi, Senin (22/2/2021).

Dalam surat edaran itu, Jenderal Listyo merujuk dan mempertimbangkan perkembangan situasi nasional terkait penerapan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital.

Baca juga: Ini Nama-Nama Anggota Tim Telaah Substansi UU ITE Bentukan Pemerintah

Atas dasar itu, Jenderal Sigit mengharapkan kepada seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dimaksud, Polri senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif.

Adapun ada 11 poin yang perlu diperhatikan seluruh personel Polri di daerah. Di antaranya dengan memedomani hal-hal sebagai berikut:

Halaman
123
Editor: Gordy Donofan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved