Demokrat Soroti Pilkada 2024: Nanti Ratusan Penjabat Jadi 'Pekerja' Partai Tertentu, Maksudnya PDIP?
Mahendra Putra mengatakan, bahwa inti dari demokrasi adalah pemilihan pemimpin oleh rakyat. Bukan dipilih oleh kepala negara atau kepala pemerintahan.
lihat foto
Demokrat Soroti Pilkada 2024: Nanti Ratusan Penjabat Jadi 'Pekerja' Partai Tertentu, Maksudnya PDIP?
POS-KUPANG.COM, SURABAYA - Dari waktu ke wakti, dinamika politik di Tanah Air terus bergerak maju. Kini isu yang diperbincangkan adalah pilkada serentak yang akan berlangsung 2024 mendatang.
Atas dinamika tersebut, kader Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra juga ikut berbicara. Dia mengatakan, Jika pilkada mundur ke tahun 2024, maka demokrasi mengalami kemunduran.
"Demokrasi di Indonesia bisa semakin berjalan mundur jika Pilkada 2022-2023 tetap dipaksakan serentak di tahun 2024," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam rilis yang diterima Surya.co.id, Rabu (10/2/2021).
Mahendra Putra menerangkan sebanyak 272 penjabat kepala daerah bakal ditunjuk mengelola provinsi, kabupaten, dan kota, selama 1-2 tahun akibat adanya penundaan Pilkada tersebut. Legitimasi pemerintahan pun akan dipertaruhkan.
"Kredibilitas dan legitimasi kepala daerah di era demokrasi muncul karena dipilih oleh rakyat. Sedangkan jika ditunjuk langsung oleh presiden melalui Mendagri, kredibilitas dan legitimasinya di mata rakyat yang dipimpinnya tentu sangat lemah," kata Herzaky.
"Iya kalau hanya beberapa bulan saja, mungkin masih bisa diterima publik. Namun, ini bertahun-tahun," katanya.
Mahendra Putra mengatakan, bahwa inti dari demokrasi adalah pemilihan pemimpin oleh rakyat. Bukan dipilih oleh kepala negara atau kepala pemerintahan.
Sehingga menurutnya, apabila kepala daerah ditunjuk oleh presiden, makna demokrasi bakal mengalami reduksi. Meskipun hanya penjabat, tapi dalam waktu yang cukup lama: 1-2 tahun.
"Bahkan, muncul pertanyaan, apakah kita kembali ke era guided democracy? Apalagi dengan penunjukan begitu banyak ASN atau korps tertentu sebagai penjabat kepala daerah," katanya.
Bahkan, publik bisa juga memaknainya sebagai ajang konsolidasi pihak tertentu menjelang Pilpres 2024.
"Siapakah yang bakal diuntungkan dengan keberadaan 272 penjabat kepala daerah ini? Apalagi, sebagian besar penunjukan penjabat kepala daerah ini di provinsi dan kota-kabupaten yang sangat strategis," katanya.
Penjunjukkan penjabat bupati/wali kota atau pun gubernur itu tentunya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu.
Meski tak menyebutkan secara blak-blakan tentang partai yang akan diuntungkan dalam pilkada serentak tahun 2024 nanti, tapi para pihak langsung menduga jika itu terkait dengan PDIP (PDI Perjuangan).
Masalah lainnya juga terkait netralitas ASN yang ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah. Keterlibatan ASN menjadi isu sensitif yang hampir selalu mengemuka di tiap gelaran pemilu nasional dan pemilu daerah.
