Breaking News:

Bupati Sumba Barat Persilahkan Kejaksaan Dan  Kepolisian Periksa Kades Selewengkan Dana Desa

kepolisian Sumba Barat memproses hukum terhadap kepala desa yang diduga melakukan penyimpangan pengelolaan dana desa.

POS-KUPANG.COM/PETRUS PITER
Foto Bupati Sumba Barat, Drs.Agustinus Niga Dapawole membuka kegiatan musrenbang Kecamatan Kota Waikabubak, Sumba Barat di aula kantor Kecamatan Kota Waikabubak, Sumba Barat, Senin (8/2/2021)  

Bupati Sumba Barat Persilahkan Kejaksaan Dan  Kepolisian Periksa Kades Selewengkan Dana Desa

POS-KUPANG.COM|WAIKABUBAK---Bupati Kabupaten Sumba Barat, Drs.Agustinus Niga Dapawole mempersilahkan kejaksaan dan kepolisian Sumba Barat memproses hukum terhadap kepala desa yang diduga melakukan penyimpangan pengelolaan dana desa.

Dana desa itu adalah uang negara yang peruntukannya membangun desa dan bukan diperuntukan kepentingan pribadi. Bila dana desa disalahgunakan untuk membiayai urusan pribadi maka menjadi tanggumgjawab pribadi kepala desa bersangkutan.

" Saat ini, sudah ada beberapa kepala desa telah dipanggil kejaksaan dan kepolisian dan sedang diperiksa terkait pengelolaan dana desa. Sudah ada 6 kepala desa yang  diperiksa penegak hukum dan dua diantaranya lebih intensif dilakukan pemeriksaan. Sudah ada juga kepala desa bersama istri datang ke rumah, menyampaikan kalau dirinya dipanggil penegak hukum terkait pengelolaan dana desa. Saya bilang, sekarang ini tidak bisa lagi, tidak orang yang bisa membengkingi, kalau saya membantu ini  dan itu maka saya bisa saja ditangkap karena dinilai menghalangi upaya pemeriksaan terhadap kepala desa yang diduga melakukan penyelewenangan dana desa," kata Bupati Sumba Barat, Drs.Agustinus Niga Dapawole dalam arahannya ketika membuka kegiatan musrenbang Kecamatan Kota Waikabubak di kantor Kecamatan Kota Waikabubak, Sumba Barat, Senin (8/2/2021).

Menurutnya semenjak masa kepemimpinannya bersama wakil bupati Sumba Barat masa bhakti 2016-2021, Marthen Ngailu Toni,S.P berjanji selama kepemimpinannya tidak boleh ada kepala desa yang berurusan dengan hukum karena penyelewengan dana desa. Semenjak itu pula telah memperingatkan kepada semua kepala desa agar dalam hal mengelolah dana desa harus transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ternyata dalam perjalanannya ada kepala desa yang berlaku bak raja kecil di desa mengelolah dana desa sesuai kemauannya. Dana desa justru digunakan untuk urusan pribadi. Karena itu, silahkan berurusan dengan hukum. Sebab sebagai pimpinan semenjak awal kepemimpinannya telah memberikan warning kepada semua kepala desa agar hati-hati mengelolah dana desa.

Simak Penjelasan Ahli Epidemolog, Pius Weraman Terkait Program PPKM Walikota Kupang

Pangdam IX/Udayana Bantu Tiga Pohon Baobab Asal Benua Afrika ke Danrem 161/Wira Sakti

"Jangan sekali-sekali keluar dari rel aturan main pengelolaan dana desa. Bila melanggar maka silahkan  berurusan dengan hukum," ujar Bupati Niga.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter)

Penulis: Petrus Piter
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved