KABAR TERBARU, Militer AS Punya Hak Nyelonong di Wilayah Sengketa China, Vietnam & Taiwan, Kok BIsa?
Dikatakan dalam sebuah pernyataan: “USS John S. McCain menegaskan hak navigasi dan kebebasan di sekitar Kepulauan Paracel, sesuai hukum internasional.
lihat foto
KABAR TERBARU, Militer AS Punya Hak Nyelonong di Wilayah Sengketa China, Vietnam, dan Taiwan, Kok BIsa?
POS-KUPANG.COM - Setelah dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat, Joe Biden memberikan misi pertama kepada militer AS dalam hal Laut China Selatan (LCS)
Misi pertama itu, adalah memerintahkan kapal induk USS John S. McCain, untuk berlayar dekat Kepulauan Paracel yang disengketakan.
Atas perintah Presiden Joe Biden tersebut, Armada ke-7 Angkatan Laut AS pun menyebutkan telah melakukan operasi kebebasan navigasi.
Ini untuk menantang klaim maritim yang berlebihan di seluruh dunia.
Dikatakan dalam sebuah pernyataan: “USS John S. McCain menegaskan hak navigasi dan kebebasan di sekitar Kepulauan Paracel, sesuai dengan hukum internasional."
“Operasi kebebasan navigasi ini menjunjung tinggi hak, kebebasan, dan penggunaan yang sah atas laut yang diakui dalam hukum internasional."
"Di mana operasi ini juga menantang pembatasan tidak sah atas jalur yang diberlakukan oleh China, Taiwan, dan Vietnam."
"Selain itu menantang klaim China atas garis pangkal lurus yang melingkupi Kepulauan Paracel."
Dilansir dari express.co.uk pada Minggu (7/2/2021), Kepulauan Paracel, juga disebut sebagai Kepulauan Xisha oleh China, juga diklaim oleh Taiwan dan Vietnam.
Militer AS mengatakan ketiga negara tersebut membutuhkan pemberitahuan terlebih dahulu sebelum sebuah kapal militer membuat "jalur tidak bersalah" melalui perairan.
Dikatakan bahwa ini bertentangan dengan hukum internasional di bawah Konvensi Hukum Laut.
Seorang juru bicara Komando Teater Selatan diduga mengatakan kepada publikasi: "Komando Teater Selatan PLA melacak, memantau, dan memperingatkan dari USS John S. McCain ketika masuk tanpa izin ke perairan teritorial China dekat Kepulauan Xisha pada hari Jumat."
Wilayah lain di Laut China Selatan juga menjadi sengketa oleh negara-negara seperti Malaysia, Brunei, dan Filipina.
Menurut Reuters, China sebelumnya mengecam AS karena berlayar di dekat pulau yang dikuasainya di Laut China Selatan.
