Isu Kudeta Demokrat

BAHAYA, Moeldoko 'Bisa' Buat Demokrat Tak Ikut Pilkada & Pemilu 2024, Kader: Tamatlah Riwayat Partai

Para kader Demokrat akan bersedih jika Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD) berhasil dilaksanakan

Editor: Benny Dasman
photocollage/tribunnews.com
Jenderal (Purn) Moeldoko mendapat restu Presiden Joko Widodo untuk gantikan AHY memimpin DPP Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko 

POS KUPANG, COM  - Para kader Demokrat akan bersedih jika Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD) berhasil dilaksanakan dan menobatkan Kepala Staf Presiden Moeldoko menjadi ketua umum yang baru. 

"Betapa sedihnya keluarga Demokrat jika GPKPD ini dilaksanakan dan akhirnya menobatkan Moeldoko jadi ketum baru merebut dari tangan ketum hasil kongres sah dan demokratis," ujar Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya.

Menurutnya jika KLB ilegal tetap diselenggarakan, tentunya hal itu pasti tidak akan sesuai dengan konstitusi partai AD dan ART, tidak mendapatkan persetujuan dari Majelis Tinggi Partai, dan dihadiri oleh mereka yang bukan pemegang suara yang sah. 

"Tapi apabila hasilnya dianggap sah dan segera disahkan oleh Kemenkum HAM atau diresmikan oleh negara, tamatlah riwayat Partai Demokrat yang asli, yang ingin hidup dan berjuang secara baik-baik di negeri ini sesuai dengan konstitusi hak politik tatanan demokrasi dan sistem yang berlaku," kata dia.

Anggota Komisi I DPR RI itu menuturkan nasib kelangsungan hidup dan masa depan partai berlambang mercy itu bisa jadi lain jika Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak cepat dalam mengambil tindakan. 

Sebab, banyak preseden di masa lampau yang berkaitan dengan kehidupan dan dinamika parpol di Indonesia,

termasuk sejarah tentang kemelut dan benturan di parpol yang bagaimanapun akhirnya melibatkan pemerintah. 

"Nasib Demokrat akan malang jika terjadi dua kepengurusan dua ketum yang kemudian duanya dianggap tidak sah negara. Jika skenario buruk itu terjadi Demokrat tentu tidak bisa berpartisipasi dalam pemilu 2024 dan pilkada mendatang," ungkap Riefky. 

Oleh karenanya demi nasib dan masa depan jutaan kader Demokrat, Riefky mengatakan pihaknya akan menghadapi GPKPD agar kedaulatan kelangsungan hidup Demokrat tetap terjaga. 

"Kami apresiasi kader Demokrat yang telah lakukan deteksi dini dan lapor cepat ke DPP. Ini membuktikan Demokrat tetap solid dan terlahir sebagai partai ideologis yang menjunjung tinggi integritas dan kehormatan," tandasnya. 

Kisruh Kudeta AHY di Demokrat, Jacky Ticoalu Akui Sempat Ditawari Rp 100 Juta

Isu setiap Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat, diiming-imingi uang Rp 100 juta

untuk mempermulus kudeta terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tidak ditampik oleh Jacky Ticoalu Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bitung.

"Banyak yang menawarkan begitu, tapi kami tidak menerima. Mereka melakukan itu lewat telepon, menghubungi saya namun saya menolaknya," kata Jacky kepad Wartawan Jumat (5/2/2021).

Halaman
123
Sumber: Tribun Manado
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved