Ini Sosok Mantan Jaksa Agung Indonesia yang Kini Jadi Bos dan Bongkar Borok Militer Myanmar, Siapa?

Juru bicara Tatmadaw tidak menjawab telepon saat mereka diminta keterangan, sementara Zaw Htay, juru bicara untuk pemerintah pemimpin sipil Aung San Suu Kyi tidak dapat dihubungi saat itu.

Pemerintah Myanmar tapi telah mengirimkan salinan awal dari laporan PBB tersebut.

Penyelidik yang dipimpin Marzuki Darusman, mantan Jaksa Agung Indonesia tersebut telah mengidentifikasi sedikitnya 59 perusahaan asing yang memiliki hubungan komersial dengan militer Myanmar.

Beberapa perusahaan berasal dari Perancis, Belgia, Swiss, Hong Kong, dan China.

Dari 59 perusahaan, 15 mengoperasikan usaha patungan dengan dua konglomerat militer atau anak perusahaan mereka.

Penyelidik juga menyerukan pemberlakuan embargo senjata di negara itu, karena ada 14 perusahaan yang menjual senjata dan peralatan terkait pada pasukan keamanan di negara itu sejak 2016 lalu.

• Ini Daftar 9 Negara yang Diprediksikan Terancam Hancur Jika Perang Dunia III Meletus, Indonesia Ada?

• Ditolak Beberapa Rumah Sakit, Mahasiswa Korban Lakalantas di NTT Meninggal Dunia

• Madura United Sambut Rencana PSSI Gelar Turnamen Pramusim, Ini Kata RD:Saatnya Gelar KompetisiINFO

• Pantasan Desy Ratnasari Susah Move On, Ternyata Begini Perlakuan Irwan Mussry Dulu, Bikin Baper

Badan usaha yang terlibat antara lain milik Israel, India, Korea Utara dan China.

Selanjutnya laporan menyebut aktivitas bisnis asing apapun yang terlibat dengan Tatmadaw dan konglomeratnya "memiliki risiko besar berkontribusi atau terlibat dengan pelanggaran hukum HAM internasional dan undang-undang kemanusiaan internasional.

"Perusahaan dan individu yang bertanggung jawab di dalam perusahaan itu dapat dihukum," ujar Darusman.

Ia menambahkan senjata yang disediakan mereka digunakan oleh Tatmadaw untuk menekan rakyat Myanmar.

Selanjutnya juru bicara PBB mengatakan maksud dari Darusman adalah yang disediakan oleh para individunya.

Sebelumnya, Myanmar menolak klaim PBB yang menyebutkan kekerasan di Rakhine sebagai kekerasan satu pihak.

Aksi militer itu diklaim dilaksanakan setelah ada serangan militan terhadap pasukan keamanan pada Agustus 2017.

Perusahaan induk yang berkembang

AS, Uni Eropa, Australia dan Kanada telah menjatuhkan sanksi kepada perwira militer senior, termasuk Jenderal Min Aung Hlaing sejak 2019 lalu.