DPT KPU Malaka Cacat Hukum, Joao : KPU Bertanggung Jawab Atas Pemilih Siluman Dalam Pilkada Malaka
data - data yang dikumpulkan, kata Meco, dari 127 desa dan 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Malaka
Penulis: Michaella Uzurasi | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
DPT Produk KPU Malaka Cacat Hukum,Joao Meco : KPU Bertanggung Jawab Atas Adanya Pemilih Siluman Dalam Pilkada Malaka
POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Salah satu anggota tim kuasa hukum paket Stefanus Bria Seran (SBS) - Wendelinus Taolin (WT) yang bertarung dalam Pilkada serentak 9 Desember 2030 lalu, Joao Meco mengatakan, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Malaka bertanggungjawab atas munculnya data pemilih siluman yang mencapai 2.039 orang.
Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdata dalam aplikasi Sistem Data Pemilih (Sidalih) Kabupaten Malaka terindikasi pemalsuan.
"Siapa yang bertanggungjawab? KPU dong," ujar Meco dalam konferensi pers di Amaris Hotel pada Minggu (10/01/2021).
"Kita tidak persoalkan pemilih itu memilih siapa tapi DPT ini sudah tidak jelas. DPT produk KPU itu cacat hukum. Maka seharusnya output dari produk itu tidak bisa dipakai untuk melegitimasi pilkada ini," tegasnya.
Berdasarkan data - data yang dikumpulkan, kata Meco, dari 127 desa dan 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Malaka, rata - rata terindikasi ada pemilih siluman.
Salah satu contoh pemilih siluman adalah adanya kejanggalan saat ditelusuri.
"Misalnya kita satu rumah, dalam satu Kartu Keluarga (KK) otomatis NKK (Nomor Kartu Keluarga) kita sama," ujarnya.
"Hanya, yang kita temukan itu NKK-nya sama tapi alamatnya berbeda - beda. Masa kita tinggal satu rumah dengan istri anak terus alamat beda - beda? Nah itu yang kita katakan bahwa ini pemilih siluman. Ini kan jelas tidak benar," paparnya.
Menurut Meco, dalam pilkada Malaka kali ini terjadi suatu penyimpangan yang masif dimana ada satu pola baru yang belum pernah dimainkan di tempat lain.
"Saya sebagai orang Timor, saya kaget juga kok bisa ada orang bermain seperti ini," katanya.
Lanjut Meco, money politik bisa dengan mudah diketahui dan juga susah untuk dilacak. Bisa saja kita mendengarnya namun susah untuk melacak, kecuali yang tertangkap basah.
"Tapi ini mereka bermain dalam Sidalih," tukasnya.
"Karena ini adalah pola yang lumayan canggih, kalau tidak ada orang yang bisa membongkar ini maka akan menjadi model permainan dalam DPT nasional maupun pemilihan Gubernur, ataupun di kabupaten lain di Indonesia. Makanya saya minta supaya ini menjadi atensi karena ini cukup canggih," jelasnya.
Selain itu, ditemukan juga keganjalan yang lain yakni adanya pendobelan 98 nama pemilih di Desa Numponi, Kecamatan Malaka Timur.
