Breaking News:

Opini Pos Kupang

Cukong Politik, Demokrasi dan Bonum Commune

Pesta demokrasi ( Pilkada Serentak) telah usai. Banyak fenomena krusial yang bisa dibaca dan diendus sepanjang event besar tersebut

Cukong Politik, Demokrasi dan Bonum Commune
Dok POS-KUPANG.COM
Logo Pos Kupang

Oleh : Yantho Bambang, Tinggal Di Biara Rogationis -Maumere

POS-KUPANG.COM - Pesta demokrasi ( Pilkada Serentak) telah usai. Banyak fenomena krusial yang bisa dibaca dan diendus sepanjang event besar tersebut. Salah satunya adalah prihal pergerakan dan geliat para cukong politik.

Menurut KBBI, cukong adalah orang yang memiliki banyak uang, yang menyediakan dana atau modal yang diperlukan untuk suatu usaha atau kegiatan orang lain. Dalam pada ini, cukong politik adalah pemilik modal yang mensponsori proses politik dari kandidat tertentu yang hendak bertarung dalam kontestasi politik elektoral.

Berdasarkan kajian lembaga KPK terhadap penyelenggaraan pilkada tersebut bahwa lebih dari 82 persen kepala daerah dibiayai oleh sponsor/cukong (detiknews, 11/9/2020).

Baca juga: Ketua DPRD TTS Pertanyaan Hasil Swabnya

Bila menyimak lebih jauh, intervensi cukong politik bukan hanya terjadi saat pilkada, melainkan juga pada momentum seperti pileg, pilpres, pilgub dan bahkan saat pemilihan kepala desa.

Menguatnya intervensi cukong politik dalam setiap event pesta demokrasi tentu bukan tanpa alasan. Alasan yang paling pertama dan utama adalah karena ongkos politik di Indonesia yang terlampau mahal.

Plt Dirjen Politik dan Pemerintah Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan, pasangan calon kepala daerah bisa mengeluarkan biaya triliunan rupiah untuk biaya pemilihan kepada daerah. Menurutnya, biaya minimal yang harus dikeluarkan paslon berkisar Rp 25 miliar hingga 30 miliar (Kompas.com, 3/12/2019).

Baca juga: PTT Tanpa Nepotisme

Untuk memenuhi tuntutan tersebut, para kandidat kemudian berupaya menjalin hubungan simbiosis mutualisme dengan para pemilik modal.

Intervensi cukong dalam membiayai proses politik dari seorang kandidat memang tidak dilarang. Hal tersebut bahkan sudah diatur secara legal. Peraturan PKPU No. 5 tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum menyebutkan, dana kampanye yang berasal dari pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf a, nilainya paling banyak Rp 75.000.000.00.

Sedangkan dana kampanye yang berasal dari pihak lain kelompok atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c, nilainya paling banyak Rp 750.000.000.00.

Halaman
1234
Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved