Nasib Rizieq Shihab Sekarang, Dipenjara, FPI Dibubarkan, Tanahnya di Megamendung Disomasi
Kondisi Rizieq Shihab Sekarang, Dipenjara, FPI Dibubarkan, Tanahnya di Megamendung Disomasi
Penulis: Bebet I Hidayat | Editor: Bebet I Hidayat
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/kondisi-habib-rizieq-hari-ini.jpg){kind=small}
lihat foto
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Ilustrasi-perumahan.jpg)
POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Polri terus memantau kondisi kesehatan pimpinan FPI Rizieq Shihab.
Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Bidokkes) Polda Metro Jaya menerapkan security food atau mengecek semua makanan yang dibawa pihak keluarga untuk Rizieq Shihab saat berada di dalam tahanan.
"Semua makanan yang dibawa oleh keluarga maupun yang diberikan oleh pihak Kepolisian dilakukan security food sebelum diberikan kepada Rizieg," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam keterangan tertulis, Kamis (24/12/2020).
Argo mengatakan penerapan security food disaksikan langsung oleh si pembawa makanan, apakah memenuhi standar aman polisi atau tidak.
Bidokkes juga melakukan pengecekan berkala terhadap kondisi kesehatan Rizieq Shihab selama berada di dalam tahanan.
Rizieq ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta.
Selain itu, ia dijerat perkara penghasutan dan sudah resmi dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan sejak 12 hingga 31 Desember 2020.
Oleh penyidik, Rizieq disangkakan dengan Pasal 160 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman 6 tahun penjara dan Pasal 216 KUHP.
Selain Rizieq, lima lainnya yang ditetapkan tersangka yakni ketua panitia Maulid Nabi dan pernikahan putri Rizieq (HU), sekretaris panitia (A), dan penanggung jawab bidang keamanan (MS). Dua lainnya adalah penanggung jawab acara (SL) dan kepala seksi acara (HI).
Sementara itu, ramai dibicarakan tentang beredarnya surat perintah pembubaran FPI yang ditujukan kepada para Kapolda.
Dalam surat telegram tersebut tertulis surat dari Kapolri kepada para Kapolda.
Surat bernomor STR/965/XII/IPP 3.1.6/2020 itu dibuat tanggal 23 Desember 2020.
Disebutkan dalam surat itu Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) Pembubaran Ormas.
Maka dari hal tersebut, para Dir diimbau melakukan monitoring dalam perkembangan tersebut.
Polisi diminta agar membubarkan Ormas yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
Disebut ada enam Ormas yang tidak diperbolehkan lagi beraktifitas yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Aliansi Nasional Anti Syiah (ANAS), Jamaah Ansarut Tauhit, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Forum Umat Islam (FUI), dan Front Pembela Islam (FPI).
"Secara sah tidak diperbolehkan untuk melakukan aktifitas organisasinya," tulis surat itu.
Dalam surat tertera nama Kapolri Kabaintelkam Irjen Pol Suntana berikut sebuah tanda tangan.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Prabowo Argo Yuwono menjelaskan bahwa saat ini dirinya belum memonitor hal tersebut.
"Saya belum monitor hal tersebut," jelasnya kepada Okezone, Kamis (24/12/2020).
Sedang Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus terkait kebenaran surat tersebut.
Yusri menampik kebenaran surat tersebut. Menurut Yusri pihak Polda Metro Jaya tidak menerima surat tersebut.
"Informasi itu hoaks. Kami tidak pernah menerima surat itu," papar Yusri dikonfirmasi Kamis (24/12/2020).
Hal ini juga dibantah oleh FPI. "Itu tidak benar," tegas Sekretaris Bantuan Hukum FPI, Aziz Yanuar, seperti dikutip dari Republika.
“Perppu nomor berapa yang dimaksunf dalam telegram tersebut? Bila tidak ada Perppu-nya, maka berita tersebut dapat diklasifikasikan berita bohong dan penyebaran berita bohong,” ungkap Aziz.
Somasi
Saat pimpinan FPI berada dalam tahanan, tanah pembangunan pondok pesantren di Markaz Syariah Pesantren Alam Agrokultural, Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menuai masalah.
Pasalnya, pondok pesantren yang berada di Kampung Lembah Nendeut, Desa Sukagalih tersebut baru-baru ini disomasi oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII.
Surat yang dilayangkan tertanggal 18 Desember 2020 itu merupakan somasi pertama dan terakhir berkop PTPN VIII dengan nomor SB/11/6131/XII/2020.
Apabila surat somasi tersebut tidak ditindaklanjuti, maka pihak PTPN akan melaporkannya kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar).
Surat dari PTPN VIII tersebut sebelumnya diunggah oleh pemilik akun Twitter @Fkadrun, pada Rabu (23/12/2020).
Surat yang diunggah oleh akun tersebut kemudian menjadi viral di media sosial Twitter.
"Kabar duka, Innalillahi wa inna ilayhii raaji'uun. Belum cukup duka umat Islam dengan para Syuhada dan Habibana.. turun somasi.. Markaz Syariah Megamendung diminta dikosongkan dalam waktu seminggu ini dan jika tidak, akan diambil paksa PTPN yang keluarkan surat pengosongan," tulis akun itu yang dilengkapi foto surat somasi dari PTPN.
Adapun isi surat somasi itu mengenai permasalahan penguasaan fisik tanah HGU PTPN VIII, Kebun Gunung Mas seluas kurang lebih 30,91 hektar oleh Pondok Pesantren Agrokultural Markaz Syariah sejak tahun 2013. Penguasaan itu tanpa izin dan persetujuan dari PT Perkebunan Nusantara VIII berdasarkan sertifikat HGU Nomor 299 tanggal 4 Juli 2008.
"Tindakan Saudara tersebut merupakan tindak pidana penggelapan hak atas barang tidak bergerak, larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya dan atau pemindahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 385 KUHP, Perpu No 51 Tahun 1960 dan pasal 480 KUHP," berikut keterangan surat somasi yang dilihat Kompas.com.
Dihubungi terpisah, Sekretaris Perusahaan PTPN VIII, Naning DT membenarkan bahwa pihaknya mengirim surat somasi pada 18 Desember 2020 kepada pihak pondok pesantren.
Dia menyampaikan, PT Perkebunan Nusantara VIII telah membuat surat somasi kepada seluruh okupan di wilayah Perkebunan Gunung Mas, Puncak Bogor dan kepada Pondok Pesantren Agrokultural Markaz Syariah.
"Betul (dikirim) tanggal 18 Desember 2020, surat tersebut hanya kami kirimkan kepada para okupan langsung (Markaz Syariah)," kata Naning melalui keterangan tertulisnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (24/12/2020).
Naning kembali menegaskan bahwa Markaz Syariah milik pemimpin organisasi masyarakat (Ormas) Front Pembela Islam ( FPI ) Rizieq Shihab berada di areal sah milik PTPN VIII.
"Markaz Syariah milik pimpinan FPI memang benar ada di areal sah milik kami. Sekian yang dapat kami sampaikan, mohon dapat dipahami," jelas dia kepada Kompas.com.
Sementara itu, Kuasa Hukum, Aziz Yanuar mengaku bahwa surat somasi yang ditandatangani Direktur PTPN VII I Mohamad Yudayat tersebut sudah diterima oleh pihak pengelola Pondok Pesantren Agrokultural Markaz Syariah.
"Iya, sudah kita terima, suratnya itu diterima 3 hari lalu oleh pihak pengelola pesantren," kata Aziz saat dihubungi Kompas.com, Kamis.
Aziz menegaskan, tidak benar bahwa pondok pesantren milik Rizieq Shihab itu telah menyerobot lahan PTPN VIII.
Sebab, kata dia, selama ini lahan tersebut justru digarap oleh masyarakat setempat.
Mengacu pada Undang-Undang Agraria tahun 1960 disebutkan bahwa jika satu lahan kosong, digarap oleh masyarakat lebih dari 20 tahun lamanya. Maka masyarakat berhak untuk membuat sertifikat tanah yang digarap.
"Jadi kalau kita sih sebenarnya soal itu enggak benar. Karena masyarakat Megamendung itu sudah 30 tahunan menggarap lahan tersebut," ujarnya.
* Kontroversi Rizieq Shihab
Tidak bisa dipungkiri, Pemimpin Front Pembela Islam ( FPI) Rizieq Shihab hampir selalu menjadi buah bibir di kalangan masyarakat.
Sosok ini lekat dengan berbagai kontroversi, mulai dari kasus kerusuhan Monas di tahun 2008 yang berujung pemenjaraan dirinya, hingga kasus chat mesum dan penghinaan Pancasila di tahun 2017.
Rizieq, yang proses hukumnya masih berjalan, kemudian terbang ke Arab Saudi pada April 2017 untuk melaksanakan umrah dan tidak kembali.
Baru di tanggal 10 November 2020, pria 55 tahun ini kembali ke tanah air dalam rangka menikahkan putri keempatnya Syarifah Najwa Shihab.
Kepulangan Rizieq disambut oleh banyak pendukungnya, hingga menyebabkan kemacetan di sekitar Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.
Tidak berhenti sampai di situ, kerumunan pendukung Rizieq dan simpatisan FPI masih terjadi beberapa hari kemudian dalam berbagai acara yang dihadiri oleh Rizieq.
Serangkaian kerumunan
Kerumunan pertama terjadi di sekitar Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa (10/11/2020) untuk menyambut kedatangan Rizieq.
Rizieq terlihat keluar dari Terminal 3 bandara sekitar pukul 09.50 WIB. Ia disambut oleh teriakan takbir para pendukungnya yang saling berhimpitan.
Kerumunan ini menuai banyak kecaman dari publik karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Setiap warga sejatinya diwajibkan untuk menaati protokol kesehatan, termasuk menjaga jarak, untuk mencegah penularan virus SARS-CoV-2.
Tidak hanya di bandara, kerumunan massa juga terpantau di sekitar kediaman Rizieq di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, di hari yang sama dengan kepulangannya.
Tiga hari kemudian, tepatnya pada 13 November 2020, kerumunan kembali terjadi di acara ceramah yang menghadirkan Pemimpin FPI tersebut.
Acara diselenggarakan di pondok pesantren milik Rizieq Shihab, bernama Markaz Syariah Pesantren Alam dan Agrokultur di Megamendung, Bogor, Jawa Barat.
Sekitar 3,000 orang diperkirakan mengikuti kegiatan ini.
Keesokan harinya, kurang lebih 10,000 orang kembali berkumpul di kediaman Rizieq di Petamburan untuk menghadiri acara pernikahan Syarifah Najwa Shihab. Acara ini diselingin dengan peringatan Maulid Nabi.
Setidaknya lima pejabat dicopot karena dinilai lalai dalam menerapkan protokol kesehatan. Mereka adalah:
Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana. Ia kemudian dimutasi menjadi Koordinator Staf Ahli Kapolri.
Posisi Nana digantikan oleh Irjen Fadil Imran yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto. Heru dimutasi menjadi Analis Kebijakan Madya pada Bidang Brigade Mobil Korbrimob Polri.
Posisi Heru digantikan oleh Kombes Hengki Haryadi yang sebelumnya menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya bidang Pideksus Bareskrim Polri.
Kepala Kantor Urusan Agama Tanah Abang Sukana. Ia dimutasi menjadi penghulu wilayah Jakarta Pusat.
Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara. Bayu dimutasi sebagai anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Jabatan Wali Kota Jakarta Pusat saat ini diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt), Irwandi, yang dahulunya merupakan wakil dari Bayu.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Andono Warih. Dinas LH kedapatan meminjamkan sejumlah toilet portabel untuk acara di Petamburan.
Andono juga dimutasi sebagai anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Jabatan kadis LH DKI Jakarta saat ini diisi oleh Plt, Syaripudin.
Selain berimbas pada pencopotan sejumlah pejabat, kerumunan massa pendukung Rizieq Shihab juga ditengarai memberi sumbangsih terhadap lonjakan kasus Covid-19 di Jakarta pada akhir November.
Tepatnya pada 21 November 2020, Jakarta kembali memecahkan rekor kasus harian Covid-19, yakni di angka 1.579. Ini merupakan kasus harian tertinggi sejak dilaporkannya kasus pertama di Ibu Kota pada 3 Maret 2020.
Sejak 13 November 2020, pergerakan kasus harian Covid-19 terpantau meningkat hingga melebihi angka 1.000 kasus.
Kondisi dengan kasus harian relatif tinggi terus bertahan hingga saat ini. Bahkan pada 19 Desember lalu, Jakarta kembali mencetak rekor dengan penambahan sebanyak 1.899 kasus positif dalam sehari.
Akibatnya, kapasitas rumah sakit rujukan Covid-19 di wilayah DKI Jakarta pun semakin menurun.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti mengungkapkan pada Senin (21/12/2020) bahwa kapasitas tempat tidur isolasi hanya tersisa 15 persen, sedangkan tempat tidur ICU 20 persen.
Penahanan Rizieq Shihab
Polda Metro Jaya akhirnya menahan Rizieq Shihab terkait kasus kerumunan yang melanggar protokol kesehatan pada, Minggu (13/12/2020). Ia dijerat dengan pasal 160 KUHP dan Pasal 216 KHUP.
Pasal 160 KUHP sendiri dikenal sebagai pasal tindak pidana penghasutan dengan ancaman penjara maksimal enam tahun. Sementara pasal 216 KHUP, tentang tindakan melawan aparat, memuat ancaman penjara paling lama empat bulan.
Rizieq ditahan setelah dua kali mangkir dalam proses pemeriksaan sebagai saksi acara kerumunan tersebut.
Ia bersama tim kuasa hukumnya akhirnya mendatangi Polda Metro Jaya pada tanggal 12 Desember setelah ditetapkan sebagai tersangka usai polisi melakukan gelar perkara.
Rizieq ditahan selama dua puluh hari, terhitung dari 12 Desember 2020 hingga 31 Desember 2020, untuk memudahkan proses pemeriksaan.
Reaksi pendukung Rizieq Shihab
Penahanan ini pun menuai banyak reaksi dari pendukung Rizieq, di antaranya yakni ancaman pemenggalan terhadap anggota kepolisian dan juga aksi demo.
Seorang pria bernama Muhammad Umar ditangkap di kawasan Angke, Tambora, Jakarta Barat, pada Minggu (13/12/2020) usai mengunggah video ancaman terhadap polisi.
Ia mengancam akan memenggal aparat kepolisian apabila menahan Rizieq.
Adapun ucapan dalam video viral tersebut adalah sebagai berikut: "Saya Muhammad Umar. Jikalau Habib Rizieq ditangkap, polisi akan berhadapan dengan saya, dan saya akan penggal kepalanya."
Saat penangkapan, aparat juga menyita barang bukti berupa ponsel, peci, serta baju koko yang digunakan dalam pembuatan video.
Umar dijerat dengan Pasal 28 (2) UU ITE tentang ujaran kebencian, dengan ancaman kurungan maksimal enam tahun penjara.
Selain itu, seorang perempuan berinisial RW (53) ditangkap usai videonya yang mengecam polisi viral di jagat maya.
Di dalam video yang diunggah melalui aplikasi TikTok tersebut, ia menyebut polisi sebagai dajal.
RW disangkakan Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45A ayat 2 UU ITE.
Selain itu, RW juga dikenakan Pasal 14 dan atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 207 KUHP tentang ujaran kebencian bernada SARA dan berita bohong.
Sejumlah simpatisan FPI di berbagai daerah, mulai dari Tangerang di Banten hingga Ciamis di Jawa Barat, berkerumun di kantor kepolisian daerah masing-masing menuntut dibebaskannya Rizieq.
Mereka juga meminta agar dipenjarakan apabila permohonan penangguhan penahanan Rizieq tidak dikabulkan.
Puncak dari aksi ini terjadi pada tanggal 18 Desember lalu saat ratusan massa aksi mengadakan demonstrasi di pusat kota Jakarta. Aksi ini dinamai aksi 1812.
Aksi tetap digelar meski tidak mendapatkan izin dari kepolisian, karena berpotensi menjadi cluster penyebaran Covid-19.
Sebanyak 455 orang diamankan terkait aksi 1812, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Sabtu (19/12/2020). (kompas/*)
