Breaking News:

Wali Kota Sharing Pengalaman Penyelesaian Persoalan Tempat Ibadah di Kota Kupang

Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore, menjadi nara sumber dalam diskusi nasional bertema "Izin Tempat Ibadah dan Masa Depan Aceh Singkil"

Doc Prokompin Kota
DISKUSI NASIONAL -- Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore, mjadi narasumber dalam diskusi nasional bertema "Izin Tempat Ibadah dan Masa Depan Aceh Singkil" yang berlangsung secara virtual, Senin (21/12/2020) 

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore, menjadi nara sumber dalam diskusi nasional bertema "Izin Tempat Ibadah dan Masa Depan Aceh Singkil" yang berlangsung secara virtual, Senin (21/12/2020).

Dalam pemaparannya, Jefri membagikan pengalaman tentang upaya Pemerintah Kota Kupang menyelesaikan persoalan terkait pendirian tempat ibadah di Kota Kupang.

Menurutnya, Kota Kupang, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI) sejak semula adalah kota yang terbuka.

Baca juga: Personel Gabungan Siap Amankan Hari Raya Natal & Tahun Baru 2021 di Manggarai

Konsekuensi dari keterbukaan dimaksud telah menempatkan Kota Kupang sebagai kota yang pluralistik.

Meskipun masyarakat Kota Kupang terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat yang dominan, baik etnis, maupun juga agama, tetapi pluralitas Kota Kupang sejauh ini tetap terjaga.

Selain pendirian Masjid Nur Musafir Batuplat Kupang yang sempat mendapat penolakan dari warga sekitar sampai mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat hingga Komnas HAM.

Baca juga: Agnez Mo: Paling Berkesan

Menurutnya contoh lain pendirian rumah ibadah yang membuktikan Kota Kupang sebagai kota yang menjunjung pluralitas, yakni pendirian Masjid Al Faidah, RSS Oesapa.

Pendirian masjid ini terbilang unik. Untuk memenuhi persyaratan PBM, masyarakat lokal, termasuk di dalamnya komunitas Kristen bahu membahu mengumpulkan tanda tangan berkaitan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh FKUB sebagai syarat diterbitkannya ijin mendirikan bangunan (IMB).

Contoh lainnya adalah pendirian Vihara Pubbaratana. Dari sisi jumlah seperti yang dimaksudkan dalam PBM, umat Buddha di Kota Kupang tidak mungkin memiliki tempat ibadah.

Dengan mempertimbangkan bahwa umat beragama, sekalipun dalam jumlah yang sangat kecil memiliki hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinan iman mereka maka Vihara Pubbaratana yang terletak di Kelurahan Sikumana mulai didirikan dan beberapa waktu lalu lokasinya sempat dikunjungi langsung oleh Menteri Agama RI.

Kepada para peserta diskusi tersebut, Ia menegaskan pemimpin atau kepala daerah memegang peran utama yang strategis dalam melakukan pendekatan supaya tidak terjadi konflik dalam pembangunan rumah ibadah.

Pemerintah menurutnya harus berada di posisi sentral untuk bisa memastikan semua umat beragama di wilayah ini terakomodir.

Diakuinya tidak mungkin memaksakan kondisi di Kota Kupang sama dengan di Aceh Singkil, karena memiliki karakter budaya yang berbeda. Namun dalam kesatuan kebersamaan sebagai anak bangsa yang saling menghargai dan menghormati dia yakin semua persoalan krusial pasti bisa diselesaikan.

Selain Wali Kota, diskusi nasional yang digagas oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras Aceh) itu juga menghadirkan nara sumber lainnya, antara lain, Nasir Zalba, Ketua FKUB Aceh yang membahas tentang langkah penyelesaian persoalan izin tempat ibadah secara adil, damai dan bermartabat serta Ahmad Taufan Damanik dari Komnas HAM RI yang membahas tentang peran Negara dalam penghormatan, pemenuhan HAM dalam izin tempat ibadah. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)

Penulis: Yeni Rachmawati
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved