Catatan Kritis Anggota DPR-RI Melchias Mekeng Tentang Waduk Napung Gete di Sikka NTT

POSKUPANGWIKI.COM - Catatan Kritis Anggota DPR-RI Melchias Mekeng Tentang Waduk Napung Gete di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur ( NTT ).

Catatan kritis anggota DPR RI Dapil I NTT, Melchias Mekeng ini disampaikan kepada pos-kupang.com, Selasa (8/12/2020) melalui Wahsupnya.

Melchias Mekeng mengatakan, Presiden Jokowipada penghujung tahun 2015 telah turun ke NTT untuk meresmikan bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu.

Bendungan seluas 86 hektare ini diklaim bisa mengairi 139 hektare sawah dan 500 hektare tanaman palawija (data Balai Wilayah Sungai NTT-II,per-tanggal 9 Mei 2019).

Selain Bendungan Rotiklot, pemerintah pusat juga membangun pembangunan tujuh bendungan atau waduk di NTT, salah satunya adalah Waduk Napun Gete di Kabupaten Sikka.

Responsif dan tepat kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menginstruksikan pembangunan tujuh bendungan atau waduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kebijakan tersebut berbasis pada tekad pemerintah pusat untuk mendorong terciptanya kedaulatan pangan di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di NTT.

Syarat utama menuju terealisasinya kedaulatan pangan adalah ketersediaan air dan sistem irigasi. Itulah sebabnya mengapa pembangunan waduk mutlak dilakukan di NTT.

Perjuangan politik mengenai pembangunan waduk di NTT telah dilakukan semenjak 10 (sepuluh) tahun yang lalu yakni sejak tahun 2010.

Dalam suatu Rapat Kerja mengenai pembahasan asumsi makro APBN-P tahun 2010 antara Komisi XI dan Pemerintah yang diwakili Menteri Perekonomian Hatta Radjasa dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dari tujuh butir kesepakatan antara DPR dan Pemerintah, terdapat dua butir  kesekapatan (butir 3 dan 4) yang bersentuhan dengan NTT.

Butir (3) berbunyi: Komisi XI DPR RI meminta pemerintah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah terutama daerah yang memiliki pertumbuhan yang rendah, antara lain wilayah Indonesia Timur (Sulawesi, Kalimantan, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat), daerah perbatasan, dan daerah-daerah terpencil dan daerah tertinggal lainnya antara lain Madura.

Sedangkan butir (4) berbunyi: Komisi XI DPR RI dan pemerintah sepakat memberikan alokasi anggaran untuk pembangunan sarana air bersih dalam bentuk sarana waduk di Propinsi NTT.

Rencana pembangunan Waduk Napun Gete didukung wakil rakyat di DPRD Sikka. Bukti dukungan riil DPRD Sikka yakni pengalokasian anggaran APBD Sikka tahun 2016 sejumlah Rp 4 miliar.

Dan dana itu digunakan antara lain untuk pembebasan lahan milik warga di sekitar lokasi pembangunan waduk. Selaku wakil rakyat di DPR-RI dari Dapil NTT-1.

"Saya  memberikan apresiasi kepada semua pihak, khususnya masyarakat pemegang hak ulayat yang dengan caranya masing-masing telah mendukung pembangunan Waduk Napun Gete demi idealisme kolektif  mewujudkan kejahteraan umum (bonum commune) bagi masyarakat Sikka khususnya, dan masyarakat di daerah lainnya dalam regional Pulau Flores," kata Melchias Mekeng.

Perihal perlunya pembangunan waduk di Sikka, selain menyuarakan melalui jalur-jalur politik parlemen (jejaring alat-alat kelengkapan DPR, diantaranya institusi Banggar), selaku Anggota DPR-RI, demikian Melchias Mekeng, dia juga pernah mengajukan surat kepada Presiden RI (ketika itu Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono) melalui surat bernomor 037/MMM.256/A.DPR RI/XI/2012 tertanggal 21 November 2012, perihal; mohon perhatian untuk pembangunan infrastruktur dasar di Provinsi NTT. 

Pada suatu bagian surat ini, sengaja saya cantumkan point tersendiri; “Agar ditindaklanjuti kembali tentang gagasan pembangunan waduk di Kab. Sikka dan Flores Timur”.'

Isi lengkap surat termaksud, dan pandangan komprehensif mengenai pembangunan infrastruktur di NTT dapat disimak dalam buku saya; “Pengabdian di Tengah Prahara Korupsi, Pemikiran dan  Kiprah Melchias Markus Mekeng”, Penerbit: LKAK (2013:hal.  261-330).

Dalam rangka memperkuat komunikasi politik, maka saya juga menyurati Menteri PPN/Kepala Bappenas  RI, melalui Surat No. 031/MMM-DPR/V/2012, pada tanggal 30 Mei 2012; serta Menteri PUPR dengan Surat bernomor : 037/MMM.256/A.DPR RI/XI/2012, Tanggal 3 Desember 2012. Pada tahun 2015 saya kembali menyurati Menteri PUPR melalui surat saya dengan Nomor : 013/MMM-DPR/VI/2015, Tangal 23 Juni 2015.

"Sebagai Anggota DPRRI asal Dapil NTT-1, saya mengapresiasi sinergi antara DPRD Sikka dan Pemkab Sikka dalam rangka mengakselerasi kesejahteraan rakyat di Kabupaten Sikka," kata pria asal Kabupaten Kangae ini.

Sinergi semacam ini, kata Melchias Mekeng, memperkuat akselerasi aspirasi masyarakat lokal ke level nasional, dalam hal ini melalui DPR.

Namun, perlu diingatkan agar pemerintah daerah mengoptimalkan saluran aspirasi rakyat diantaranya melalui forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

"Sesungguhnya saya terinspirasi dengan apa yang pernah dicapai Provinsi NTT sebagai provinsi swasembada pangan khususnya komoditi jagung pada era 1978-1988 saat dipimpin Gubernur Benedictus Mboi," kata Melchias Mekeng.

Melalui diversifikasi dan intensifikasi pertanian, NTT mengalami peningkatan produksi pangan dan nutrisi. Terdapat ekspansi lahan pertanian berteknologi moderen dari 5.000 di tahun 1978 menjadi 15.000 hektare  di tahun 1985. Data ini menunjukkan bahwa impor pangan berhasil turundrastis.

Dalam menghadapi krisis pangan global yang akan melanda dunia akibat pandemi virus covid-19 dan masalah Stunting yang telah menjadi masalah klasik untuk Provinsi NTT.

"Maka upaya mewujudkan ketahanan pangan, bahkan swasembada pangan menjadi sesuatu yang sangat mendesak. Apalagi dengan dibangunnya beberapa waduk di NTT termasuk Waduk Napung Gete di Kabupaten Sikka ini," kata Melchias Mekeng.

Dari semua potensi yang ada maka dapat diproyeksi pencapaian produksi padi di NTT semestinya berada di atas angka 1 juta ton GKG per tahun.

Sejalan dengan program pemerintah pusat untuk meningkatkan kebutuhan pangan dalam negeri maka, kata Melchias Mekeng, ada beberapa point rekomendasi untuk segenap pemerintahan daerah di wilayah NTT, sebagai berikut :

Pertama, diversifikasi pangan harus terus digalakkan oleh pemerintah provinsi secara serentak bersama seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Difersifikasi ini terfokus pada bahan pangan non-beras antara lain ubi-ubian, jagung, gandum, sagu, atau sorgum. Diharapkan perlahan-lahan masyarakat dapat mengurangi ketergantungan akan beras.

Kedua,  peningkatan produktivitas lahan dengan memanfaatkan secara optimal kehadiran bendungan yang ada termasuk waduk Napung Gete ini.

Sehingga upaya mengatasi masalah Stunting dapat terintegrasi dengan baik, serta mempersiapkan alur distribusi pangan yang lebih tertata demi hajat hidup masyarakat.

Ketiga,   dalam dimensi jangka panjang, diperlukan sinkronisasi antara ketersediaan potensi SDA dengan upaya mempersiapkan peningkatan kualitas SDM yang adaptif terhadap pertanian, khususnya pemanfaatan teknologi pertanian.

Kualitas SDM tentu berkorelasi dengan tingkat pendidikan yang mampu mengubah wawasan dalam memaknai strategi mencapai  ketahanan pangan.

Sebaliknya, dalam jangka pendek, tindakan praktis yang perlu dilakukan adalah penyuluhan bagi para petani mengenai strategi optimalisasi produksi lahan pertanian.

"Lebih dari itu, terobosan kebijakan yang distimulasi pemerintah daerah menuju terealisasinya ketahanan pangan, mesti ditopang pula oleh upaya kolektif masyarakat NTT untuk mengurangi ketergantungan pangan hanya pada beras," kata Melchias Mekeng.

Menjadikan beras sebagai makanan pokok, tidak lalu berarti bahwa kita kemudian bersikap cuek terhadap aneka potensi pangan lokal yang merupakan bagian dari kekayaan alam NTT.

"Kecintaan kita mengonsumsi pangan lokal merupakan bagian dari kecintaan kita terhadap tanah tumpah darah Flobamora. Napung Gete bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Sikka khususnya dan Masyarakat Indonesia pada Umum," tutup Melchias Mekeng. (poskupangwiki.com, novemy leo)