Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang diminta persiapkan uji coba sekolah tatap muka

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Berdasarkan SKB empat menteri maka pada Januari daerah-daerah di Indonesia bisa melakukan proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Untuk itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang untuk mempersiapkan hal tersebut secara baik.

Dinas Pendidikan akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatana dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Kupang.

Baca juga: Tarian Tradisional Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Nusa Nipa Meriahkan HUT Pos Kupang Ke-28

Juru Bicara Gugus Tugas, Ernest Ludji, kepada POS-KUPANG.COM, Selasa (1/12/2020), mengatakan Kepala Daerah diberikan kewenangan untuk menentukan sejauhmana kesiapan daerah untuk mulai sekolah tatap muka. Kota Kupang pertambahan kasus luar biasa, untuk itu Wali Kota akan menangani secara baik, apalagi ada sekolah yang jumlah anaknya cukup banyak.

Kajian itu, kata Ernest, akan dilakukan secara komprehensif harus dilihat dari ketersediaan guru, ruangan dan fasilitas di sekolah. Pemerintah Daerah diberikan keleluasan juga untuk siap atau belum dimulainya tatap muka.

Baca juga: Tari Ombeng Awali Debat Publik Paslon Bupati dan Wabup Mabar

"Karena tidak semua fasilitas di Kota Kupang kita punya. Oleh karena itu dibutuhkan kehati-hatian. Ini akan dikaji secara baik, mungkin ada sekolah yang buka tapi protokol kesehatan harus ditetapkan secara maksimal," ujarnya.

Jadi, lanjutnya, ini akan dipersiapkan secara baik, maka uji coba pada Januari bisa berjalan dengan baik.

Apalagi Januari masuk musim hujan virus ini juga akan berjalan bersamaan. Bisa dibayangkan sudah hampir 100 persen kelurahan di kota Kupang terpapar virus corona, maka perlu kehati-hatian.

Beberapa hari lalu, kata Ernest, Pak Wali Kota memimpin langsung operasi perdana.

"Setelah lepas sidang dewan, Bapak Wali lakukan operadi di taman generasi penerus dan pantai warna. Disana ditemui cukup banyak orang yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Saat itu bapak wali masih memberi imbauan, tapi untuk selanjutnya tidak akan ada imbauan lagi, akan langsung dilakukan operasi yustisi dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi," ujarnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)