OTT Menteri KKP
Fadli Zon Cocok Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan? Sebaiknya Bukan Dari Partai, Ini Penjelasannya
Usai Pilpres 2019 lalu, secara mengejutkan Prabowo Subianto jadi menteri pertahanan di kabinet pemerintahan Jokowi.
lihat foto
POS KUPANG, COM JAKARTA - Presiden Joko Widodo untuk sementara menunjuk Luhut Binsar Panjaitan menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan setelah Edhy Prabowo tersandung kasus ekspor lobster.
Meski demikian, diperkirakan jabatan yang disandang sementara oleh Luhut diyakini tidak akan lama lagi ada peggantinya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dianggap memiliki peluang cukup besar untuk menjadi menteri Jokowi menggantikan Edhy Prabowo yang menyatakan mundur dari Menteri KKP karena terkait dugaan kasus ekspor benih lobster.
Pengamat Politik dari Indo Barometer, M Qodari mengatakan beberapa alasan.
"Kalau lihat dari pola sebelumnya yang jadi menteri kecenderungannya yang dekat secara pribadi dengan Pak Prabowo. Saya berpikir nama Pak Fadli Zon pengganti Edhy Prabowo," ujar Qodari ketika dikonfirmasi, Kamis (26/11/2020).
Menurut dia peluang Fadli Zon jadi menteri jika Presiden Jokowi cuma mengganti jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan yang ditinggalkan Edhy Prabowo, rekan separtai Fadli Zon.
"Sekaligus kalau Fadli Zon diangkat jadi menteri membuktikan kemampuannya dalam mengelola pemerintahan sebab selama di DPR beliau paling aktif mengkritik pemerintahan. Kita lihat akan menarik jika Fadli Zon jadi menteri," ujar Qodari.
Usai Pilpres 2019 lalu, secara mengejutkan Prabowo Subianto jadi menteri pertahanan di kabinet pemerintahan Jokowi.
Padahal sebelumnya Prabowo dan Jokowi merupakan rival di Pilpres 2019.
Qodari juga menegaskan reshuffle kabinet termasuk pergantian menteri KKP sepenuhnya hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Tergantung juga Pak Jokowi apakah mau melakukan perubahan di Kementerian KKP saja atau sekalian reshuffle kabinet," ujar Qodari.
Baca juga: Luhut Binsar Pandjaitan Jadi Pengganti Edhy Prabowo, Melanie Subono: Indonesia Punya 300 Juta Orang
Dengan demikian, menurut Qodari, sekaligus beberapa kursi menteri akan diganti.
"Namun itu butuh kondisi yang spesial," ujarnya.
Sebaiknya Bukan Orang Parpol
