Berita Timor Leste
Sudah Merdeka 20 Tahun, Timor Leste Pertanyakan Sosok Wiranto, Ternyata Terkait Masalah Ini
Sudah Merdeka 20 Tahun, Timor Leste Pertanyakan Sosok Wiranto, Ternyata Terkait Masalah Ini
lihat foto
Dia mengajukan banding kepada Wiranto, yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan sebagai komandan selama pemungutan suara berdarah 1999 untuk kemerdekaan Timor Timur.
Baca Juga: Khawatirkan Insiden Ini Bila Bumi Lorosae Lepaskan Diri dari NKRI, Rakyat Timor Leste yang Pro-Indonesia Nekat Lakukan Hal Tak Terduga Demi Cegah Kemerdekaannya, Padahal Indonesia Sudah Pasrah
"Saya salah satu dari 403 eks warga Timor Timur dan juga Pak Wiranto yang masuk daftar 'kejahatan berat'," katanya.
"Tapi sekarang Wiranto bisa pergi kemana-mana, sementara kami dilarang di mana-mana," ujarnya kepada ucanews.com.
Pada tahun 2003, Wiranto bersama enam jenderal lainnya dituduh oleh Unit Kejahatan Berat PBB bertanggung jawab untuk melatih dan mempersenjatai milisi pro-Jakarta.
Mereka bergabung dengan militer Indonesia dalam membunuh lebih dari 1.000 orang dan memaksa 250.000 orang Timor Leste meninggalkan rumah mereka sebelum dan sesudah referendum kemerdekaan.
Baca juga: PELUANG Susi Pudjiastuti Kembali Jabat Menteri KKP, Berikut Analisa Pengamat Politik dan Hukum UNS
Baca juga: PROMO KFC Hari Ini 26 November 2020 Beli 5 Potong Ayam Goreng Hanya Rp 41 Ribu, Diskon 50 Persen
Baca juga: Edhy Prabowo Diciduk KPK, Prabowo Subianto Disuruh MUNDUR dari Menteri Jokowi Oleh Mantan Wakilnya
Guterres mengatakan, meskipun mereka diberikan kewarganegaraan Indonesia setelah perang, mereka tidak dapat meninggalkan Indonesia, termasuk bepergian ke Timor-Leste untuk menemui anggota keluarga karena nama mereka masih ada di daftar PBB.
Dia juga mencatat bahwa Jokowi tidak pernah menyebut mantan pejuang Timor-Leste dalam pernyataan resmi.
"Presiden tidak pernah membicarakan mantan gerilyawan yang hidup di bawah garis kemiskinan," katanya.
"Bangsa yang hebat adalah bangsa yang menghormati pejuangnya," katanya.
Para pengunjuk rasa meminta pemerintah untuk memberikan kompensasi kepada 13.000 milisi serta piagam penghargaan untuk mereka.
"Kami juga berharap pemerintah bisa memberikan kesempatan kepada putra putri milisi untuk menjadi anggota TNI, Polri, dan PNS," kata mereka dalam sebuah pernyataan.
Istri mantan pejuang Timor Leste pro Indonesia Margarida Perera, 45 tahun, menjelaskan bahwa anak-anaknya tidak bisa bekerja di instansi pemerintah, alasannya, mereka "eks-Timor," ujarnya kepada ucanews.com.
Suami Perera meninggal selama perang dan dia tidak menerima bantuan dari pemerintah Indonesia selama 18 tahun.
Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Lebu Raya, yang berbicara dengan para pengunjuk rasa mengatakan dia "sangat memahami keluhan mantan warga Timor Timur" dan berjanji untuk segera mengangkat masalah tersebut dengan Widodo.
