PELUANG Susi Pudjiastuti Kembali Jabat Menteri KKP, Berikut Analisa Pengamat Politik dan Hukum UNS

POS KUPANG, COM  - Nama Susi Pudjiastuti kembali mencuat untuk mengisi jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) setelah Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KKP).

Namun, bagaimana peluang Susi Pudjiastuti untuk kembali ditunjuk sebagai Menteri KKP oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)?

Pengamat menilai bahwa hal ini akan menjad sebuah ujian bagi Presiden Jokowi jika memang nantinya Edhy Prabowo terbukti bersalah dan dicopot dari posisi nomor satu di KKP.

Hal tersebut diungkapkan Pengamat Politik dan Hukum Ketatanegaraan dari Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Agus Riewanto.

"Kalau kita lihat komposisi menteri Jokowi, kabinetnya adalah kabinet kompromistis, bukan profesional," ungkap Agus kepada Tribunnews.com, Rabu (25/11/2020).

Sehingga, kata Agus, komposisi kabinet sudah disesuaikan dengan kesepakatan pendukung Jokowi.

"Termasuk KKP mungkin dikonsesuskan dengan Gerindra."

"Apabila Edhy harus mundur, pastilah penggantinya dari Gerindra," ungkapnya.

Namun Agus menyebut Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif untuk memilih jabatan menteri.

Sehingga, masih ada kemungkinan Jokowi menempatkan sosok profesional, bukan dari partai.

"Presiden punya hak prerogatif mengganti, mengubah, dan menaruh seseorang untuk pejabat menteri."

"Jokowi sedang diuji akan memberikan kursi KKP kepada Gerindra atau kepada profesional, di mana publik menilai Bu Susi pantas menjabat," ungkap Agus.

Diketahui nama Susi Pudjiastuti mencuat di trending topic Twitter pada Rabu (25/11/2020), setelah Edhy Prabowo terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tidak sedikit warganet yang mengaitkan 'Bu Susi' untuk kembali menempati posisi Menteri KKP yang dijabatnya pada periode pertama kepemimpinan Jokowi.

"Inilah risiko sistem presidensiil dan multipartai."

"Kewenangan Jokowi tidak sendiri, karena ada partai-partai pendukungnya," ungkap Agus.

Lebih lanjut Agus menilai Jokowi tetap akan memberikan porsi kepada Partai Gerindra yang telah masuk dalam partai pendukung pemerintah.

Menurut Agus, akan menjadi masalah jika Gerindra kemudian membelot dari partai pemerintah dan menjadi partai oposisi karena tak mendapat kursi pengganti Edhy Prabowo jika dicopot.

"Mampu tidak Jokowi meyakinkan jika jatah KKP diberikan kepada profesional dan Gerindra tidak membelot menjadi oposisi," ungkap Agus.

Sebelumnya diberitakan, KPK dikabarkan mencokok Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo pada Rabu (25/11/2020) tengah malam.

Eddy ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta usai pulang dari Amerika Serikat.

Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, membenarkan pihaknya menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo, pada Rabu (25/11/2020) dini hari.

Nawawi mengatakan Edhy tak ditangkap sendirian.

Namun, tim penyidik KPK juga mencokok beberapa orang lainnya.

Pembantu Jokowi di Kabinet Indonesia Maju itu ditangkap terkait dugaan korupsi dalam kasus ekspor benih lobster.

Tak sendirian, Edhy ditangkap bersama sang istri, Iis Rosita Dewi serta beberapa pejabat di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, Edhy dan Iis ditangkap saat baru tiba dari kunjungan kerja di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat.

Keluarga dan Staf Edhy Prabowo Juga Dicokok

Selain menangkap Edhy, tim satgas KPK juga meringkus keluarga Eddy beserta pegawai KKP lainnya dalam gelaran operasi tangkap tangan (OTT) tersebut.

"Ditangkap di Soetta, sekitar jam 01.23 WIB dini hari ada beberapa orang baik keluarga dan juga orang KKP. Detailnya nanti kita ekspose ya dalam perkara apa dan modusnya," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dikonfirmasi, Rabu (25/11/2020) pagi.

Ghufron mengatakan, para pihak yang diamankan sudah berada di Gedung Merah Putih KPK Jakarta untuk menjalani pemeriksaan.

"Sudah-sudah," kata Ghufron.

Sebagaimana diketahui, tim KPK mencokok Edhy Prabowo setelah pulang dari Amerika Serikat.

Eddy ditengarai terlibat dalam transaksi suap terkait ekspor benur.

KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT ini.

Belum diketahui kapan KPK akan menggelar konpers terkait OTT ini.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jika Edhy Prabowo Dicopot, Jokowi Pilih Susi atau Kompromi dengan Gerindra? Ini Kata Pengamat

Artikel ini telah tayang di tribunpontianak.co.id dengan judul PELUANG Susi Pudjiastuti Kembali Jabat Menteri KKP, Berikut Analisa Pengamat Politik dan Hukum UNS, https://pontianak.tribunnews.com/2020/11/26/peluang-susi-pudjiastuti-kembali-jabat-menteri-kkp-berikut-analisa-pengamat-politik-dan-hukum-uns?page=4.