Jefri Kesal DPRD Batalkan Seragam
Sidang paripurna DPRD Kota Kupang dengan agenda pembahasan KUA-PPAS tahun 2021 batal digelar
lihat foto
POS-KUPANG.COM | KUPANG -Sidang paripurna DPRD Kota Kupang dengan agenda pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( KUA-PPAS) tahun 2021 batal digelar, Senin (23/11/2020). Sidang diwarnai empat kali skorsing dengan maksud menunggu kehadiran Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore beserta jajarannya.
Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskial Loudoe mengatakan, DPRD tetap mengikuti prosedur yang ada. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan eksekutif namun tetap tidak hadir.
"Saya sudah coba, karena tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Seharusnya pembahasan anggaran ada sini, pemerintah datang di sini bicara," katanya.
Baca juga: Berapa Biaya Untuk Merawat Seorang Pasien Covid-19? Simak Penjelasan Ketua IAKMI NTT
Yeskial pun menutup sidang dengan mengetuk palu. Selanjutnya, menggelar pertemuan tertutup dengan ketua fraksi.
Beberapa saat kemudian, Yeskial bersama ketua fraksi menyambangi Kantor Gubernur NTT. Mereka hendak bertemu Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat untuk melaporkan kejadian.
Yeskial mengatakan, pihaknya menyambangi Gubernur NTT untuk mencari jalan keluar atas ketidakhadiran pemerintah dalam sidang paripurna. "Kita ini mau cari jalan terbaik begitu to. Kita mau selesaikan semua persoalan," katanya.
Baca juga: Alumni SMPN 2 Waingapu Angkatan 1996 Sumbang APD ke Almamater
Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Kupang, Yuven Tukung mengatakan, pihaknya hanya menemui Gubernur NTT untuk mencari jalan keluar demi kepentingan rakyat.
Yuven mengungkapkan, Gubernur NTT akan mengundang Wali Kota Kupang untuk membicarakan hal itu.
"Kita hanya mau menyampaikan. Karena itu kewajiban kita supaya pemerintah dalam hal Pak Gubernur mewakili pemerintah pusat wajib mengetahui dinamika perkembangan-perkembangan terkini termasuk bagaimana kinerja DPRD, dalam hal APBD 2021," kata Yuven seusai bertemu Gubernur NTT,
Yuven menegaskan, sidang paripurna menemui jalan buntu. Menurutnya, DPRD Kota Kupang saat ini membutuhkan komitmen dalam mencari solusi untuk mengurus kepentingan rakyat.
Sebelumnya dalam sidang, anggota Banggar DPRD Kota Kupang, Jemari Yoseph Dogon meminta pimpinan DPRD Kota Kupang untuk mendekati eksekutif agar menghadiri sidang.
"Kita dipilih rakyat, kita tidak mau rakyat dikorbankan. Mohon keiklasan ketiga pimpinan untuk menghubungi pemerintah kota," kata Jemari.
Ketua Fraksi PKB, Ewalde Taek menyayangkan sikap pemerintah yang tidak kooperatif meski sidang telah diskorsing berkali-kali.
"Ini bukan urusan ngambek antara anak dan orangtua karena ini lembaga terhormat. Dinamika dalam persidangan sudah terjadi, diskusi publik di dunia maya, nyata dan sosial. Bahwa DPRD tidak menyetujui anggaran pembelian buku untuk siswa tersebar di dunia maya itu pembohongan publik. Persidangan baru mulai belum separuh jalan pemerintah hentikan langkah itu," tandas Ewalde.
Ketua Fraksi PDIP, Adrianus Tali mengaku sejak awal masih berpikiran positif bahwa pemerintah akan hadir. Namun sampai sidang ditutup pun pemerintah tidak hadir.
