Breaking News:

Jual Aset kepada Debitur Bank NTT, SS Dituntut 18,5 Tahun Penjara

enam bulan penjara dan membayar ganti kerugian negara senilai Rp 60,6 miliar  dalam satu  bulan, subsider 14 tahun penjara.

POS-KUPANG.COM/ISTIMEWA
Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Stefanus Sulayman di Pengadilan Tipikor Kupang, Selasa (17/11/2020). 

Pertanyaannya, lanjut Nurmawan, apakah salah ketika Stefanus Sulayman sebagai penjual aset menerima uang dari debitur?  Ya, sebagai penjual aset ia menerima uang. Darimana uang itu bukan soal. Mau dari Bank NTT, mau pesugihan yang penting sebagai penjual aset, Stefanus menerima uang. Itu fakta yang kami dengar di persidangan. Itu kami sesalkan,” tandasnya. 

Menurutnya, kliennya sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Bank NTT karena bukan seorang debitur. 

“Kalau ditanya tentang hubungan hukum antara Stefanus Sulayman dan Bank NTT?  Kita punya analisa, tidak ada.   Kalau Stefanus dengan debitur–debitur ini memang ada,  yaitu  jual-beli putus (aset, red) dan terbukti di persidangan,” ungkapnya.

Hal yang sama juga dikatakan, Kuasa Hukum terdaksa, Dr. Melkianus Ndaomanu. “Yang pertama kita menghargai tuntutan dari JPU karena itu hak JPU.  Tetapi dalam menuntut itu tentu ada kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menuntut begitu tinggi,” kritiknya.

Menurutnya, tuntutan JPU yang sangat tinggi itu tidak sesuai fakta persidangan.

“Memang ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan fakta persidangan. Yang pertama, kalau ini dikatakan korupsi, maka kita harus membedah sumber dana dari Bank NTT itu bersumber dari saham atau bukan saham. Kalau sumber dana itu dari saham dan kreditnya macet dan menyebabkan penurunan saham, maka  itu bisa masuk dalam ranah uang negara atau kerugian uang negara,” urainya.

Namun,  dalam fakta persidangan, lanjutnya, terungkap bahwa kredit macet tidak mengakibatkan kerugian negara. 

“Berdasarkan keterangan di persidangan, baik saksi dari bank itu sendiri, saksi lain maupun ahli, dikatakan bahwa bank itu menjalankan fungsi intermediasi yakni menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat melalui kredit,” urainya.

Jadi dengan demikian, jelasnya, pihak debitur tidak menyentuh saham negara dalam hal ini Pemprov dan Pemkab/Pemkot se-NTT. 

“Karena itu, ini sebenarnya bukan kerugian negara karena sahamnya itu dari pemerintah daerah tidak berkurang dari adanya kredit macet itu. Karena itu kami dalam sidang selama ini bertanya-tanya apa betul ini merugikan keuangan negara sehingga masuk dalam tipikor?” kritiknya.

Halaman
123
Penulis: Paul Burin
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved