Breaking News:

Cegah Penyebaran Covid-19, Wali Kota Kupang Wajibkan 4M, Denda Rp Hingga Rp 10 Juta dan Cabut Izin

Cegah penyebaran Covid-19 di Kota Kupang, Walikota Kupang wajibkan pelaksanaan 4M untuk perorangan maupun pelaku usaha

Cegah Penyebaran Covid-19, Wali Kota Kupang Wajibkan 4M, Denda Rp Hingga Rp 10 Juta dan Cabut Izin
PK/Yen
Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore

POS-KUPANG.COM - Jika selama ini untuk mencegah penyebaran Covid-19 maka hal yang harus dilakukan adalah 3M, namun untuk Kota Kupang menjadi 4M

Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 90 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan (Prokes), Rabu (18/11/2020). 

Perwali yang memuat 11 pasal ini mengatur beberapa subjek, mulai dari perorangan, pelaku usaha hingga para pengelola atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Untuk perorangan, wajib menerapkan 4M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. 

Untuk subjek pelaku usaha, wajib menerapkan 4M untuk karyawan dan para pengunjung. Hal yang sama juga berlaku untuk pengelola tempat atau fasilitas umum.

Baca juga: Satu Pasien Covid-19 Masih Rawat di RSUD Atambua 

Baca juga: Tanda-tanda Ledakan Covid-19 dari Kerumunan Rizieq Shihab Muncul, Lurah Petamburan Positif Corona

Baca juga: Kabupaten Belu Tambah Dua Kasus Positif Covid-19

Kemudian dalam pasal 4 diatur juga bahwa para pelaku usaha wajib melakukan sosialisasi dan melakukan edukasi serta memanfaatkan berbagai media informasi untuk memberikan pemahaman mengencai pencegahan dan pengedalian covid-19.

Selain menerapkan 4M, pelaku usaha juga wajib melakukan disinfeksi lingkungan secara berkala, pemantauan kesehatan bagi orang yang beraktifitas di lingkungannya, dan fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran covid-19.

Sanksi yang tercantum dalam Perwali ini juga sangat tegas. Dalam pasal 6 diuraikan sanksi untuk perorangan, pelaku usaha maupun pengelola fasilitas publik apabila melanggar Perwali ini yakni tidak menerapkan protokol kesehatan. 

Sanksi untuk perorangan yaitu sanksi teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial hingga denda administratif maksimal Rp 100 ribu.

Sementara untuk pelaku usaha atau pengelola fasilitas umum, selain ada sanksi teguran lisan atau tertulis, ada penghentian sementara operasi usaha, pencabutan izin usaha hingga denda administratif paling kurang Rp 500 ribu hingga Rp 10 juta.

Halaman
1234
Penulis: Yeni Rachmawati
Editor: Hermina Pello
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved