Breaking News:

Anies Baswedan Dinilai Ombudsman Langgar Kebijakannya Sendiri, Hadiri Acara Habib Rizieq

Pemprov DKI Jakarta dianggap membiarkan acara terkait dengan Rizieq Shihab mulai dari saat kedatangan dan acara di kediaman Rizieq di Petamburan Tanah

Editor: Alfred Dama
Warta Kota
Imam Besar Front Pembelas Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab tiba di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Barat pada Selasa (10/11/2020) 

Kelemahan koordinasi itu juga tampak pada upaya pencegahan penyebaran Covid-19 yang dilakukan oleh Satgas Nasional Penanganan Covid dengan memberikan masker sebanyak 20.000 lengkap dengan fasilitas lainnya, bukan pencegahan seperti yang dimaksud dalam upaya mengurangi potensi penyebaran pandemi Covid-19.

“Pemberian fasilitas di saat mengetahui akan dipergunakan untuk pengumpulan masa dalam jumlah yang besar namanya memfasilitasi,” ujar Teguh lagi.

Dia mengatakan, Satgas memiliki tim pakar yang pasti mengetahui potensi penyebaran Covid-19 saat massa berkumpul, walaupun mempergunakan sarana dan prasarana pencegahan Covid-19 seperti masker dan hand sanitizer.

Karena itu, pemberian sanksi adminitratif oleh Pemprov DKI kepada HRS berupa denda 50 juta lebih merupakan pemenuhan kewajiban administrasi bahwa ada upaya pemenuhan prosedur yang dilakukan pemerintah untuk melakukan penenagakan.

Namun menurut Teguh hal itu dapat berdampak buruk pada persepsi masyarakat.

“Ada pesan yang disampaikan secara tidak langsung, bahwa masyarakat dipersilahkan untuk melakukan pengumpulan massa berapapun jumlahnya, sejauh mampu membayar denda sebanyak 50 juta,” jelasnya.

Untuk itu, Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah memperbaiki tata koordinasi terkait potensi pengumpulan masa dalam jumlah besar yang dikhawatirkan akan menjadi cluster-cluster baru penyebaranan Covid-19.

“Sayang sekali uang Negara yang sudah dikucurkan begitu besar untuk penanganan Covid-19, kesuksesan tracing yang dilakukan Pemprov DKI, dan kelelahan para front liner seperti nakes yang berjuang mati-matian dalam mengatasi Covid-19, tersapu cepat seperti debu oeh air hujan akibat kelemahan koordinasi seperti ini,” ungkapnya.

Untuk pemerintah DKI, Ombudsman meminta agar koordinasi forkompimda diperbaiki. Imbauan dari Wali Kota Jakarta Pusat seharusnya dikoordinasikan dengan Polda Metro Jaya selaku pemberi izin keramaian sesuai fungsi intelkamnya dan upaya pencegahan bisa dikoordinasikan lebih baik dengan jajaran Poda Metro Jaya.

Jokowi dan Anies Gagap

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved