Breaking News:

Debitur Bank NTT Terancam 26,5 Tahun Penjara, Fantastis dan Baru Pertama Kali Terjadi

enam  bulan jika tidak membayar denda tersebut dan membayar ganti rugi/kerugian negara sekitar Rp 33 miliar subsider 10 tahun penjara.

POS-KUPANG.COM/ISTIMEWA
Tim kuasa hukum Yahanes Sulayman ( dati kiri ke kanan) Chindra Adiano, S.H, M.H  CLA, Nurmawan Wahyudi, S.H, M.H,  dan Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H, M.Hum dari Kantor Hukum Amos H.Z. Taka & Associates. 

Debitur Bank NTT Terancam 26,5 Tahun Penjara,  Fantastis dan Baru Pertama Kali Terjadi

POS-KUPANG.COM|KUPANG---Debitur Bank NTT, Yohanes Sulayman (YS) yang didakwa dengan Undang-undang Tipikor terancam pidana penjara selama 26,5 tahun penjara.  Ancaman pidana penjara itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang dengan agenda pembacaan tuntutan JPU di Pengadilan Tipikor Klas IA Kupang, Kamis (12/11/2020) malam. 

Seperti yang disaksikan, dalam tuntutan Tim JPU yang dibacakan Hendrik Tiip, menuntut terdakwa Yohanes Sulayman dengan pidana penjara selama 16 tahun, denda sebesar Rp 1 miliar subsider/hukuman pengganti enam  bulan jika tidak membayar denda tersebut dan membayar ganti rugi/kerugian negara sekitar Rp 33 miliar subsider 10 tahun penjara.

Menanggapi hal itu, Tim Kuasa Hukum Terdakwa, Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H, M.Hum, Cindra Adiano, S.H, M.H, CLA dan Nurmawan Wahyudi, S.H, M.H dari Kantor Hukum Amos H.Z. Taka & Associates yang dimintai tanggapannya atas tuntutan tersebut mengatakan, tuntutan tersebut sangat fantastis dan baru pernah terjadi di NTT.

“Bagi saya, kita hormati tugas dari jaksa untuk melakukan penuntutan, tapi dengan tuntutan yang tinggi tanpa didasari oleh fakta persidangan menjadi hal yang kami pertanyakan. Kalau dilihat dari total hukuman 26,5 tahun (tuntutan 16 tahun penjara, subsider enam bulan dan subsider 10 tahun penjara, red). Ini sangat fantastis sekali,” tandas Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H, M.Hum. 

Menurut Melki, yang perlu dipertimbangkan adalah implikasi dari tuntutan tersebut bagi masyarakat. “Ya, mungkin perlu dipertimbangkan kembali implikasi dari tuntutan ini bagi masyarakat NTT. Mungkin akan menjadi rasa khawatir atau takut kalau meminjam uang/kredit  di bank yang memang dalam tanda petik, selama kredit itu diancam dengan pidana Tipikor,” ungkapnya.

Ia menilai terjadi kekeliruan jika jaksa berpendapat bahwa dengan proses hukum terhadap debitur akan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Bank NTT.  “Tapi, justru sebaliknya, dengan proses hukum ini dengan tuntutan hukum yang tinggi, masyarakat malah akan takut untuk kredit di Bank NTT. Karena berawal dengan perjanjian kredit, berakhir di penjara atau Tipikor. Tapi, prinsipnya kita tetap menghormati tugas dari jaksa untuk menuntut,” tandas Ndaomanu.

Sementara itu, Anggota Tim Kuasa Hukum, Chindra Adiano, S.H, M.H, CLA mengaku kecewa karena tuntutan jaksa tidak sesuai dengan fakta persidangan yang sebenarnya. “Apa yang disampaikan jaksa, terbalik dengan fakta persidangan. Jaksa tidak memandang fakta yang sebenarnya terjadi dalam persidangan,” ujarnya.

Menurutnya, semua saksi dari bank dalam sidang mengatakan bahwa tidak ada masalah dalam kredit Yohanes Sulayman. “Dari semua debitur yang ditahan, hanya Yohanes Sulayman yang tidak ada masalah dalam pengajuan kreditnya.  Tapi, mengapa dia justru dituntut paling tinggi? Kami menggunakan pakaian hitam-hitam ini ada artinya.  Kami sedang berkabung untuk kematian hukum dan keadilan di NTT,” kritik Chindra.

Hal senada juga dikemukan Kuasa Hukum, Nurmawan Wahyudi, S.H, M.H.  Menurutnya, menuntut terdakwa adalah hak JPU yang patut dihormati. “Membela itu juga hak kami yang diberikan UU.  Akan tetapi sesuai pengalaman, baru sekarang kami alami bahwa dalam tuntutan itu ada hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Seharusnya ada klausul-klausulnya (pertimbangan yang memberatkan dan yang meringankan,” ungkapnya. 

Halaman
12
Penulis: Paul Burin
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved