Breaking News:

Sidang III DPRD TTU Mulai Digelar, Bupati Ray Minta Tidak Ulangi Hal-hal yang Pernah Terjadi

Tentang Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021.

POS-KUPANG.COM/THOMAS MBENU NULANGI
Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes saat menyerahkan nota keuangan ke Ketua DPRD TTU, Hendrikus F Bana di ruang sidang utama DPRD TTU, Rabu (11/11/2020). 

Sidang III DPRD TTU Mulai Digelar, Bupati Ray Minta Tidak Ulangi Hal-hal yang Pernah Terjadi

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU--Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat kembali menggelar sidang III DPRD TTU tahun sidang 2020 Tentang Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021.

Sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten TTU, Hendrikus Frederik Bana tersebut dilaksanakan di ruang sidang utama DPRD TTU, Rabu (11/11/2020).

Hadir dalam kegiatan sidang tersebut diantaranya Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes, Wakil Ketua I DPRD TTU Yasintus Lape Naif, dan sebagian besar anggota DPRD TTU lainnya.

Hadir pula dalam pembukaan sidang tersebut yakni para asisten, dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Usai pembukaan sidang, Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes mengatakan, sebagaimana dalam ketentuan, bahwa pemerintah dan DPRD Kabupaten TTU menggelar sidang III untuk membahas RAPBD Kabupaten TTU tahun anggaran 2021.

Dalam pembahasan RAPBD tersebut, kata Raymundus, ada batasan waktu yang harus ditaati oleh pemerintah dan DPRD TTU. Sehingga dirinya meminta supaya kedua lembaga tersebut mentaati waktu yang telah ditentukan.

"Batas terakhir itu tanggal 30 November ini. Supaya kita tidak mengulangi hal-hal yang pernah terjadi. Oleh karena itu kita harus berkomunikasi yang baik, supaya berbagai persoalan yang ada bisa didiskusikan dengan baik," ungkapnya.

Untuk itu, Ketua DPW Partai Nasdem NTT tersebut meminta supaya setiap pembahasan RAPBD harus berpegang pada aturan yang berlaku, sehingga yang menjadi dasar pijakan dalam komunikasi pada saat pembahasan adalah aturan.

"Aturan yang membingkai semua dalam pelaksanaan sidang mulai dari proses perencanaan sampai dengan penandatanganan nota kesepakatan. Dan KUA PPAS menjadi acuan kita," ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Thomas Mbenu Nulangi
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved