Breaking News:

Salam Pos Kupang

Monoloyalitas

ISU keterlibatan aparatur sipil negara ( ASN) dalam setiap pentas Pilkada bukan 'menu' baru

Monoloyalitas
Dok POS-KUPANG.COM
Logo Pos Kupang

POS-KUPANG.COM - ISU keterlibatan aparatur sipil negara ( ASN) dalam setiap pentas Pilkada bukan 'menu' baru. Lagu lama yang terus didendangkan setiap kali pesta demokrasi. Mulai dari pemilihan bupati/walikota, gubernur, hingga presiden. Dari waktu ke waktu terus menjadi sorotan.

Asal tahu saja, keterlibatan ASN ini sudah bergulir sejak pilkada orde baru. Bahkan saat itu secara terang-terangan. Lebih marak. Kita kenal dengan "monoloyalitas".

Kemenangan Golkar pada saat itu terjadi karena peranan birokrasi negara yang memiliki kepanjangan otoritas hingga ke desa-desa untuk meraih kemenangan. Apalagi kalau sang calon digadang-gadang sebagai kandidat terkuat memenangkan kontes.

Baca juga: Menyiapkan Pengganti Nabunome

Oknum ASN tak takut berjudi. Yakin memberi dukungan dengan iming-iming naik jabatan. Nasib akan berubah. Eselon naik dan sebagainya.

Mengapa petahana atau para kandidat memilih ASN menjadi mesin politiknya? Alasannya at sederhana. Pertama, ada nilai optimisme. Memiliki hubungan emosional dalam struktur (terutama calon petahana). ASN memiliki posisi yang cukup strategis untuk menjadi mesin politik pemenangan kandidat.

Baca juga: Pilkada Sumba Timur - Partai Golkar Segera Latih Saksi

Di mata masyarakat, ASN sebagai sosok terpercaya. Karena itu dengan mudah mendulang suara. Apa yang dikatakan ASN, apalagi dalam masa kampanye, dianggap sebagai titah. Kebenaran. Rakyat harus patuh dan mengikutinya. Titik.

Kedua, kekuatan ASN dapat mengalahkan soliditas partai politik pengusung. ASN tentunya bekerja dengan pamrih. Terutama, sebagai tujuan, mendapat promosi jabatan. Tak mungkin kerja prodeo. Ada politik balas jasa. Istilahnya menghapus peluh dan keringat.

Celakanya nanti ketika kandidat yang diusung menang, implikasi ketidaknetralan itu mulai terungkap. Fakta, pada semua politik balas jasa, penempatan jabatan karena kepentingan politik tidak berdasarkan kompetensi. Ada nepotisme dan kolusi. Penempatan jabatan lebih karena faktor mariage system bukan merit system.

Ketiga, tatkala petahana ikut bertarung lagi, posisi ASN cenderung dilematis. Satu sisi dituntut bekerja secara profesional. Sisi lain, posisi ASN sebagai bawahan tidak bisa melawan instruksi atasan.

Kebanyakan ASN ikut perintah petahana. Supaya aman dan, tentu, iming promosi jabatan tadi. Ada juga ASN yang 'melawan'. Pilihan yang sangat berisiko ketika berseberangan pilihan politik. Bersiap- siap dinonjobkan atau dikarantina pada posisi 'lahan kering' bukan lahan basah.

Halaman
123
Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved