Breaking News:

Presiden Jokowi Di-Deadline Hingga 28 Oktober 2020 Agar Terbitkan Perppu, Jika Tidak Ini Risikonya!

Arief Poyuono mengingatkan, penerapan UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan membuat perusahaan penyedia PKWT tidak wajib memberikan kompensasi.

Instagram/Jokowi
Presiden Joko Widodo 

Presiden Jokowi Di-Deadline Hingga 28 Oktober 2020 Agar Terbitkan Perppu, Jika Tidak Ini Risikonya!

POS-KUPANG.COM - Hingga saat ini, aksi massa yang melakukan protes dan menolak UU Cipta Kerja  terus saja berlanjut.

Kabar terbaru yang beredar di masyarakat saat ini, adalah Presiden Jokowi diberi ultimatum untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) UU Cipta Kerja

Apabila ultimatum tersebut tidak segera dilakukan oleh orang nomor satu di Indonesia tersebut, maka akan ada gerakan besar yang terjadi di Tanah Air.

Massa berunjuk rasa di sejumlah daerah selain Jakarta, seperti Bandung, Makassar, Bogor.

Pada demo di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (20/10), Massa menilai UU Cipta Kerja cacat prosedur.

Untuk itu mereka memberi tenggat waktu untuk Presiden Jokowi, membuat Perpu.

"Apabila tidak bisa melakukan hal tersebut dalam 8x24 jam maka kami memastikan gerakan besar mahasiswa menciptakan kegentingan nasional tepat pada Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2020" kata Koordinator BEM SI di lokasi aksi.

Sebelumnya DPR telah mengesahkan RUU Cipta Kerja pada Senin (05/10/2020).

Imbas dari pengesahan RUU tersebut menjadi UU, massa buruh dan mahasiswa telah turun ke jalan pada Kamis (08/10/2020).

Halaman
1234
Editor: Frans Krowin
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved