Menjadi Prajurit TNI, Ingin Berbisnis? Ini Aturannya

Anggota TNI sudah disiapkan gaji dan tunjangan tetap yang dijamin negara setiap bulannya. Bila ingin menjalankan bisnis, cek aturannya

Editor: Hermina Pello
DOK.Rekrutmen TNI
Tangkapan layar laman resmi Rekrutmen TNI 

POS-KUPANG.COM | JAKARTA -Banyak pemuda-pemudi Indonesia yang berlomba-lomba ingin menjadi prajurit Tentara nasional Indonesia (TNI). 

Selain tampilannya yang gagah dan menjadi kebanggaan ditengah masyarakat, juga karena menjadi anggota TNI sudah disiapkan gaji dan tunjangan tetap yang dijamin negara setiap bulannya.

Kendati demikian, menjadi bagian dari TNI memiliki konsekuensi yang mengikat dikarenakan tugasnya sebagai penjaga kedaulatan negara.

Baca juga: Anda Ingin Jadi Polisi? Lihat Daftar Gaji dan Tunjangan Kinerjanya, Tamtama hingga Jenderal Polisi

Kewajiban yang melekat sebagai anggota TNI antara lain harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI, termasuk kawasan perbatasan dan 3T.

Pindah-pindah tugas penempatan juga rutin dilakukan institusi TNI sebagai bagian dari pembinaan karier prajurit.

Aturan mengikat lainnya yakni terkait aktivitas lainnya seperti wirausaha.

Lalu bolehkah prajurit TNI memiliki bisnis ( TNI boleh bisnis)? Mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, seluruh prajurit TNI dilarang untuk menjalankan aktivitas bisnis ( TNI dilarang bisnis).

Baca juga: Sidang Vonis 20 Tentara Gay, Oknum TNI LGBT Sanksinya Pecat dengan Tidak Hormat! 

Larangan prajurit TNI memiliki atau menjalankan bisnis diatur dalam Pasal 39 ayat (3) dimana disebutkan setiap prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis.

Selain bisnis, masih dalam Pasal 39, prajurit TNI juga terikat aturan untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis, dilarang menjadi anggota parpol, dan dilarang untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.

Artinya dengan adanya larangan tersebut, anggota TNI yang masih aktif tidak boleh menjadi pengusaha.

Ini karena peran dan fungsi TNI sebagai alat negara, sehingga kegiatan sebagai pengusaha akan menimbulkan konflik kepentingan yangt mengganggu profesionalime jabatan. UU Nomor 34 Tahun 2004 tersebut diperuntukan untuk personil TNI di semua matra yakni TNI AL, TNI AU, dan TNI AD.

Sementara untuk anggota Polri, sejauh ini belum ada aturan yang secara tegas melarang anggota Polri menjadi pengusaha.

Baca juga: KABAR BURUK! Gaji PNS,TNI, Polri Tidak Naik Tahun Depan, Sri Mulyani Menkeu Jokowi Ungkap Alasannya

Bisnis bagi keluarga TNI

Kegiatan Laporan Korps Kenaikan Pangkat Prajurit dan PNS Korem 161/Wira Sakti oleh Danrem 161/Wira Sakti, Brigjen TNI Samuel Petrus Hehakaya, Jumat (2/10/2020).
Kegiatan Laporan Korps Kenaikan Pangkat Prajurit dan PNS Korem 161/Wira Sakti oleh Danrem 161/Wira Sakti, Brigjen TNI Samuel Petrus Hehakaya, Jumat (2/10/2020). (Penrem 161 untuk POS-KUPANG.COM)

Aturan ini juga tak berlaku untuk PNS yang berada di bawah Kementerian Pertanahan ( Kemenhan).

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved