Prabowo Tuding Demo Mahasiswa Tolak Omnibus Law Cipta Kerja Didanai Asing, Menhan: Ada Dalangnya!

Prabowo Tuding Demo Mahasiswa Tolak Omnibus Law Cipta Kerja Didanai Asing, Menhan: Ada Dalangnya!

POS-KUPANG.COM - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto turut bersuara menanggapi maraknya aksi demonstrasi yang dilakukan berbagai kalangan, terutama buruh dan mahasiswa yang menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Seperti diketahui, pada Kamis (8/10/2020) gelombang massa menolak UU Cipta Kerja tidak hanya terjadi di Ibu Kota saja. Melainkan juga di berbagai wilayah di Indonesia.

Peserta aksi pun tak hanya dari kalangan buruh dan mahasiswa, tapi juga pelajar serta elemen masyarakat lainnya yang merasa akan terkena dampak dari disahkannya UU tersebut.

Dalam aksi massa yang dilakukan serentak pada 8 Oktober itu pun pada akhirnya berujung ricuh.

Sejumlah fasilitas umum seperti halte Transjakarta bahkan turut dibakar massa saat aksi demonstrasi tersebut.

Prabowo mengaku tidak yakin bahwa sejumlah massa yang melakukan pembakaran dan aksi anarkisme berasal dari kalangan mahasiswa atau buruh.

"Saya enggak yakin itu (demo) dari para mahasiswa, pemuda, ini pasti ada dalangnya. Ini pasti panas-panasin ini. Ini dibiayai asing," kata Prabowo saat wawancara dengan TVRI, Senin (12/10).

"Enggak mungkin seorang patriot mau bakar fasilitasi milik rakyat. Kalau mau demo silakan, demokrasi itu boleh tapi masa bakar milik rakyat."

Prabowo menyesalkan demonstrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja berakhir ricuh. Ia menilai banyak massa pedemo belum membaca secara lengkap naskah UU Cipta Kerja.

"Banyak sekarang ini yang kemarin demo, belum baca hasil Omnibus Law. Banyak hoaks, banyak hoaks di mana-mana seolah ini enggak ada, itu dikurangi," ujar Prabowo.

Terkait hal itu, mantan Danjen Kopassus tersebut memperingatkan bahwa ada pihak yang ingin menciptakan kekacauan. Sayangnya, Prabowo tak menyebut nama dalang di balik kericuhan.

"Saya ingin beri peringatan hoaks ini berarti ada yang ingin menciptakan kekacauan dan saya punya satu keyakinan," ucap Prabowo.

Karena itu, Prabowo meminta kepada seluruh masyarakat agar menahan diri. Tidak melaksanakan aksi demonstrasi ke jalan. Mengingat, wabah pandemi Covid-19 hingga kini belum juga berakhir.

"Imbauan saya kepada teman-teman, kita mengerti ini kesulitan bersama kita harus atasi Covid-19 dulu. Masa anjurkan anak-anak muda untuk demo?" katanya.

"Saya lihat banyak yang enggak pakai masker dan kalau pakai masker bersentuhan dengan kawannya terlalu dekat."

Menurut Prabowo, kondisi demonstran yang banyak tidak memakai masker saat aksi unjuk rasa dapat mencelakakan anggota keluarganya di rumah. Karenanya, ia meminta massa agar bersabar.

Baca Juga: Kerap Dituduh sebagai Penggerak Demo Penolakan UU Cipta Kerja, Ini Penjelasan SBY

"Ini anda jadi mencelakakan anak-anak kita, benar enggak? Dalang ini tak bertanggung jawab sama sekali,"kata Prabowo.

"Saya sangat prihatin. Lagi Covid-19 cobalah kita sabar. Kita coba UU ini. Kalau tidak bagus, pelaksanaannya tidak baik bawa ke Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi."

* Rekaman CCTV Bongkar Siapa Penyuplai Logistik dan Bom Molotov Saat Demo Omnibus Law UU Cipta Kerja

Setelah kejadian lewat, polisi berusaha menguak Aktor Penyuplai Logistik hingga Bom Molotov Saat Unjuk Rasa UU Cipta Kerja.

Usaha tersebut dilakukan aparat kepolisian dengan mempelajari tayangan rekaman CCTV yang didapatkan Polda Metro Jaya.

Polda Metro Jaya curiga ada aktor di balik aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang berujung ricuh di Jakarta dan sekitarnya pada Kamis (8/10/2020) lalu.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, saat ini penyidik polri masih melakukan pendalaman terkait dugaan tersebut.

"Ada kelompok-kelompok yang melakukan vandalisme, membakar pos polisi, bakar fasilitas umum.

"Ini masih kita kumpulkan semuanya untuk mencari aktor yang di belakang kelompok ini, karena indikasinya ke arah sana," kata Yusri kepada wartawan, Minggu (11/10/2020).

Menurut Yusri, aktor utama di balik perusakan fasilitas umum itu diduga menyiapkan logistik hingga alat yang digunakan untuk kerusuhan kepada kelompoknya.

"Seperti makanan, mereka makan itu ada mobil yang mengantarkan makanan ke kelompok mereka. Lalu batu-batu sampai bom molotov. Ini masih kita selidiki semua," jelasnya.

Lebih lanjut, Yusri mengatakan pihaknya juga masih akan memeriksa rekaman CCTV hingga memeriksa keterangan saksi yang berada di sekitar lokasi.

"Sementara masih dilakukan penyelidikan oleh tim Polda Metro Jaya. Kita sudah mengumpulkan bukti-bukti saksi yang ada, kita mengumpulkan barang bukti CCTV dan video pendek yang beredar di media sosial," kata dia.

Polda Metro Jaya menetapkan 87 orang sebagai tersangka dalam aksi unjuk rasa berujung ricuh di Jakarta dan sekitarnya pada Kamis (8/10/2020) lalu.

Dari 87 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, tujuh di antaranya ditahan dan yang lainnya dikenakan wajib lapor.

Tujuh tersangka tersebut ditahan karena terbukti melakukan pengeroyokan terhadap polisi yang bertugas mengamankan demonstrasi.

Setidaknya ada 18 pos polisi yang dirusak dan dibakar massa dalam aksi unjuk rasa tersebut.

Selain itu, ada 16 halte bus yang juga dirusak oleh massa.

Said Iqbal Berani Bantah Pernyataan Jokowi

Said Iqbal Berani Bantah Pernyataan Jokowi: Punya Data Valid UU Cipta Kerja, Info Buruh Bukan Hoaks

Pernyataan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) soal hoaks informasi UU Cipta Kerja Omnibus law yang memicu aksi unjukrasa besar-besaran dibantah.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) Said Iqbal menuturkan informasi yang membuat buruh bergerak merupakan informasi resmi yang didapat dari DPR RI.

Diketahui, penolakan terhadap Omnibus law meluas setelah DPR RI mengesahkan UU Cipta Kerja.

Said Iqbal membantah pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan buruh didasari oleh disinformasi dan hoaks.

"Kami buruh tidak ada disinformasi," kata Said Iqbal saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (10/10/2020).

Said Iqbal menegaskan bahwa protes yang diajukan buruh berdasarkan draf resmi UU Cipta Kerja yang didapat dari Baleg DPR dan pemerintah.

Ia memastikan, sudah mempelajari draf UU tersebut dan membandingkannya dengan UU Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan.

Dari situ, didapati banyak hak buruh di UU Ketenagakerjaan yang dipangkas melalui UU Cipta Kerja.

"Dari situlah kami menganalisis. Jadi, enggak ada disinformasi. Itu sumber valid kan," kata Said Iqbal.

Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Jumisih juga menegaskan banyak pasal yang merugikan buruh dalam UU Cipta Kerja.

Hal itu diketahui berdasarkan draf resmi yang didapat buruh setelah UU Cipta Kerja diketok palu pada Senin (5/10/2020) lalu.

"Kita mendapat draf tanggal 5 begitu itu diketok palu. Kita bandingkan memang ada perubahan perubahan.

Kita harus membaca dengan teliti, kalau tidak kita tidak akan menemukan fakta bahwa UU Cipta kerja itu menurunkan kesejahteraan," kata Jumisih.

Aturan yang dipermasalahkan ,buruh misalnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( PKWT) yang dapat terus diperpanjang sehingga memungkinkan pekerja menjadi pegawai kontrak seumur hidup.

Kemudian, pasal yang semakin membuka peluang perusahaan melakukan praktik outsourcing.

Dalam UU Ketenagakerjaan, praktik hanya dibatasi pada jenis pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan produksi.

Namun dalam UU Cipta Kerja batasan itu dihapus. Lalu, batasan maksimal jam lembur dari awalnya maksimal tiga jam dalam sehari dan 14 jam dalam sepekan menjadi empat jam dalam sehari dan 18 jam dalam seminggu.

Kemudian, uang pesangon yang dikurangi dari 32 kali dikurangi menjadi 25 kali Jumisih kemudian mempertanyakan sejumlah politisi di DPR yang menyebut belum ada draf final saat UU Cipta Kerja disahkan.

"Justru kalau dia menyampaikan seperti itu, berarti yang diketok palu itu kosong dong?" kata Jumisih.

Presiden Jokowi sebelumnya menyebut aksi para buruh dan mahasiswa menolak Undang-Undang Cipta Kerja disebabkan oleh disinformasi dan hoaks.

"Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatarbelakangi disinformasi mengenai substansi dari UU ini dan hoaks di media sosial," kata Jokowi dalam konferensi pers virtual dari Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (9/10/2020).

Ia lalu memaparkan sejumlah disinformasi dan hoaks soal UU Cipta Kerja sekaligus menyampaikan bantahan, seperti soal upah minimum, ketentuan cuti, hingga soal pemutusan hubungan kerja.

Namun, Jokowi tidak menjelaskan secara rinci mengenai pasal-pasal yang mengatur hal tersebut dalam UU Cipta Kerja dan perbandingannya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

7 Poin Penjelasan Jokowi

Berikut ini daftar 7 hoaks yang dibantah oleh Jokowi sebagaimana dikutip pada Sabtu (10/10/2020):

1. Upah minimum dihapus

Jokowi menegaskan kalau upah minimum di UU Cipta Kerja masih diberlakukan seperti halnya yang sudah diatur di UU Nomor 13 Tahun 20013 tentang Ketenagakerjaan, baik UMP maupun UMK.

"Saya ambil contoh ada informasi yang menyebut penghapusan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten, Upah Minimum Sektoral Provinsi. Hal ini tidak benar karena pada faktanya Upah Minimum Regional tetap ada," kata Jokowi.

Dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja memang menghapus mengenai penangguhan pembayaran upah minimum.

Selain itu, regulasi baru ini diklaim pemerintah justru menambah perlindungan bagi pekerja.

2. Upah per jam

Jokowi juga membantah isu kalau tenaga kerja akan dibayar berdasarkan per jam.

Ia menegaskan kalau skema masih menggunakan aturan lama.

Hitungan per jam di UU Cipta Kerja dilakukan untuk memfasilitasi pekerja yang sifatnya pekerja lepas dan sebagainya.

"Ada juga yang menyebutkan upah minimum dihitung per jam, ini juga tidak benar. Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang, upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil," ucap dia.

3. Cuti dihapus

Jokowi menegaskan UU Cipta Kerja sama sekali tak menghapus hak cuti karyawan di perusahaan.

Cuti seperti cuti hamil, cuti haid, dan cuti reguler masih didapatkan karyawan sesuai dengan UU Ketengakerjaan.

"Kemudian ada kabar yang menyebut semua cuti, cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan dihapuskan dan tidak ada kompensasinya. Saya tegaskan ini juga tidak benar, hak cuti tetap ada dan dijamin," ujar dia.

4. PHK sepihak

Ia lalu menyinggung soal kabar di UU Cipta Kerja yang mengizinkan perusahaan untuk melakukan pemecatan sepihak tanpa alasan jelas.

Menurut dia, UU Cipta Kerja tetap mengatur apa saja batasan perusahaan ketika melakukan PHK.

"Kemudian apakah perusahaan bisa mem-PHK kapan pun secara sepihak? Ini juga tidak benar, yang benar perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak," kata Jokowi.

5. Amdal dihilangkan

Jokowi membantah jika Omnibus Law Cipta Kerja menghilangkan kewajiban perusahaan untuk mengurus izin Amdal.

Kata dia, Amdal tetap harus dipenuhi, namun prosesnya dipermudah di UU Cipta Kerja.

"Yang juga sering diberitakan tidak benar adalah dihapusnya Amdal, analisis mengenai dampak lingkungan. Itu juga tidak benar, Amdal tetap ada bagi industri besar harus studi Amdal yang ketat tapi bagi UMKM lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan," ucap Jokowi.

6. Perampasan tanah

Menurut Jokowi, UU Cipta Kerja mengatur soal bank tanah di mana aturan tersebut diperlukan untuk memudahkan proses pembebasan tanah untuk pekerjaan infrastruktur kepentingan umum.

"Kemudian diberitakan keberadaan bank tanah, bank tanah diperlukan untuk menjamin kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan sosial, pemerataan ekonomi, ekonomi konsolidasi lahan dan reforma agraria ini sangat penting untuk menjamin akses masyarakat terhadap kepemilihan lahan dan tahan dan kita selama ini kita tidak memiliki bank tanah," ujar dia.

7. Sentralisasi pusat

Terakhir, Jokowi juga menyinggung soal peran daerah yang dipangkas dalam kemudahan berinvestasi karena kewenangannya dialihkan ke pusat dalam UU Cipta Kerja.

"Saya tegaskan juga UU Cipta Kerja ini tidak melakukan resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, tidak, tidak ada. Perizinan berusaha dan kewenangannya tetap dilakukan pemerintah daerah sesuai dengan NSPK yang ditetapkan pemerintah pusat agar tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh pemerintah daerah dan penetapan NSPK ini nanti akan diatur dalam PP atau peraturan pemerintah," tegas Jokowi.

"Selain itu kewenangan perizinan untuk non perizinan berusaha tetap di pemerintah daerah sehingga tidak ada perubahan bahkan kita melakukan penyederhanaan, melakukan standarisasi jenis dan prosedur berusaha di daerah dan perizinan di daerah diberikan batas waktu, yang penting di sini jadi ada service level of agreement, permohonan perizinan dianggap disetujui bila batas waktu telah terlewati," kata dia lagi. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Polisi Cari Aktor yang Diduga Siapkan Logistik hingga Bom Molotov pada Rusuh Demo UU Cipta Kerja https://www.tribunnews.com/metropolitan/2020/10/12/polisi-cari-aktor-yang-diduga-siapkan-logistik-hingga-bom-molotov-pada-rusuh-demo-uu-cipta-kerja?_ga=2.118176653.587751915.1601992961-1380521161.1589390118

Artikel ini telah tayang di https://www.kompas.tv/article/115419/prabowo-sebut-demo-mahasiswa-tolak-omnibus-law-cipta-kerja-ada-dalangnya-dan-didanai-asing?page=all