Breaking News:

Penjabat Bupati Belu Sampaikan Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Fraksi

fraksi-fraksi DPRD Belu seraya memberikan catatan kritis untuk diperhatikan pemerintah dalam anggaran perubahan.

POS-KUPANG.COM/TENI JENAHAS
Pjs Bupati Belu, Zakarias Moruk (di podium) saat menyampaikan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Belu dalam sidang paripurna ke VI, Jumat (2/10/2020) malam. 

Penjabat Bupati Belu Sampaikan Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Fraksi

POS KUPANG.COM| ATAMBUA--Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Belu, Zakarias Moruk menyampaikan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Belu dalam sidang paripurna ke VI, Jumat (2/10/2020) malam.

Sidang dipimpin Ketua DPRD, Jeremias Manek Seran Jr didampingi Wakil Ketua II, Yohanes Jefri Nahak serta dihadiri anggota DPRD Belu. Dari pemerintah dihadiri Pjs Bupati bersama pimpinan OPD.

Secara normatif, jawaban pemerintah diterima fraksi-fraksi DPRD Belu seraya memberikan catatan kritis untuk diperhatikan pemerintah dalam anggaran perubahan.

Fraksi Fraksi di DPRD Belu yakni, Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar Fraksi Nasdem, Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi PAN dan Fraksi Pembangunan Keadilan dan Persatuan.

Untuk diketahui, dalam pengantar nota keuangan, pemerintah menyampaikan pendapatan daerah dalam rancangan perubahan APBD 2020 dengan total anggaran semula sebesar satu triliun lebih berkurang menjadi Rp 89,6 M sehingga menjadi Rp 953,5 M atau menurun sekitar 8,59 persen.

Pengurangan tersebut berasal dari PAD dengan total anggaran semula sebesar Rp 101,7 M berkurang sebesar 7,5 M sehingga menjadi 94, 2 M atau menurun sekitar 7,40 persen.

Dana perimbangan dianggarkan semula sebesar Rp 760,7 M berkurang Rp 86 M lebih sehingga menjadi Rp 674,7 M atau menurun 11,31 persen. Sedangkan, lain-lain pendapat daerah yang sah dianggarkan semula Rp 180,5 M bertambah sebesar Rp 3,9 M sehingga menjadi Rp 184, 4 M atau meningkat 2,18 persen.

Menurut pemerintah, pengurangan pendapatan ini terjadi karena masih tinggi komposisi pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan. Terjadi perubahan regulasi akibat Covid-19 yang berdampak pada pengurangan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat.

Kemudian, pembatasan aktivitas masyarakat demi mencegah penularan Covid-19 sehingga menyebabkan lambatnya aktivitas ekonomi yang berdampak pada semua aspek pemungutan pendapatan.

Halaman
123
Penulis: Teni Jenahas
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved