Breaking News:

Info NTT Terkini

Timor Barat Tolak Klaim Australia Terhadap Pulau Pasir

Rakyat Timor Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) secara tegas menolak pengakuan Australia terhadap klaim Pulau Pasir berdasarkan pada MoU (Memorandum of

Timor Barat Tolak Klaim Australia Terhadap Pulau Pasir
istimewa
Ferdi Tanoni

POS-KUPANG.COM, KUPANG----Rakyat Timor Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) secara tegas menolak pengakuan Australia terhadap klaim Pulau Pasir berdasarkan pada MoU (Memorandum of Understanding) tentang Hak-hak Nelayan Tradisional. Penolakan yang sama juga terhadap sikap Australia atas MoU 1996 tentang Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Polusi Minyak guna menyelesaikan petaka Tumpahan Minyak Montara 2009 di Laut Timor yang ditutupi-tutupi itu.         
                  
 Secara sepihak Australia mengklaim gugusan Pulau Pasir yang terletak di antara Laut Timor dengan perairan utara Australia pada 12°13’ Lintang Selatan (LS) dan 123°5’ Bujur Timur (BT), sekitar 120 kilometer dari Pulau Rote, NTT, 840 kilometer dari Darwin, Australia Utara, dan 610 kilometer dari Broome, Australia Barat.

Selain itu ada sebuah sumur minyak Montara yang meledak pada tahun 2009 di sekitar daerah tersebut dan telah mencemari laut Timor hingga 90 % diabaikan oleh Australia.     

Ketua Peduli Timor Barat, Ferdi Tanoni mengatakan hal ini di Kupang, Selasa (15/9/2020).

Ferdi mengatakan, klaim sepihak tersebut  dan sikap melarikan diri dari tanggung jawab Australia telah membunuh lebih dari 100.000 mata pencaharian rakyat NTT. Tidak terhitung banyak orang sakit hingga kematian serta kerusakan lingkungan.  Australia tidak memiliki hak apa pun atas Gugusan Pulau Pasir (Ashmore Reef) karena tidak mampu membuktikan satu pun dokumen resmi atas kepemilikan pulau tersebut sesuai ketentuan hukum internasional.  

                                                                  
“Namun, fakta hukum justru menunjukkan sebaliknya pulau tersebut milik nelayan tradisional Indonesia sejak abad ke 17,” kata Ferdi.

Karena itu Ferdi menyatakan bahwa rakyat NTT tidak ingin melakukan perang dengan Australia. "Namun kami butuh kejujuran serta kami perlu hidup. Hidup itu jauh lebih penting dari yang lain," tegasnya.

“Saya sedang mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak untuk menyiapkan 50 perahu nelayan tradisional agar dapat masuk ke gugusan pulau itu untuk menghidupi keluarga mereka," kata Mantan Agen Imigrasi Kedubes Australia itu.

Ferdi menjelaskan, Pulau Pasir dapat ditempuh dalam waktu enam jam dari Pulau Rote dengan menggunakan perahu motor. Tempat tersebut merupakan lokasi peristirahatan para nelayan tradisional Indonesia yang mengalami keletihan setelah mencari ikan dan biota laut lainnya di sekitar Pulau Pasir yang kerap disebut Australia  “ashmore reef” itu.    

Ferdi mengatakan, gugusan Pulau Pasir itu lebih tepat merupakan halaman rumah para nelayan tradisional Indonesia yang didiami secara turun-temurun sejak 500 tahun silam, jauh sebelum Australia memproklamirkan Peresmian Persemakmuran Australia pada tahun 1901 sebagai sebagai sebuah negara berdaulat.

Ferdi menilai sangat lucu Australia mengacu pada MoU 1974, kemudian mencaplok dan mengklaim "Gugusan Pulau Pasir yang itu sebagai bagian dari teritorinya dan menjadikannya sebagai cagar alam secara sepihak. 

  Kepada Australia, Ferdi mengingatkan bahwa dengan mengacu pada MoU 1974, Australia kemudian mengklaim Gugusan Pulau Pasir itu sebagai bagian dari teritorinya secara sepihak.  

 Kepada Indonesia hal yang sama pula Ferdi nyatakan untuk membatalkan seluruh perjanjian RI-Australia yang pernah ditandatangani oleh Alexander Downer dan Ali Alatas tahun 1997. Perjanjian itu hingga saat ini tidak pernah diratifikasi.

Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) itu menambahkan, Australia memegang MoU (Memorandum of Understanding) tentang Hak-hak Nelayan Tradisional yang ditandatangani pada 1974 oleh seorang pejabat tingkat rendah Kementerian Luar Negeri Indonesia dan seorang pejabat tingkat rendah dari Departemen Pertanian Australia.

“Ini tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apa pun. Ini bukan sebuah perjanjian, sehingga MoU tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum dan tidak boleh diberlakukan oleh Canberra dan Jakarta ," katanya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Paul Burin).

Ketua Tim Advokasi Rakyat Korban Montara, Ferdi Tanoni
Ketua Tim Advokasi Rakyat Korban Montara, Ferdi Tanoni (POS KUPANG.COM/ISTIMEWA)
Penulis: Paul Burin
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved