Breaking News:

Berita Atambua Terkini

Permintaan Dari Tiga Anggota DPRD Tidak Diterima Bupati Belu

Tiga anggota DPRD Kabupaten Belu yakni, Aprianus Hale, Benny Manek dan Theodorus Seran Tefa meminta Bupati Belu untuk memberikan kla

POS KUPANG.COM/TENI JENAHAS
HADIR SIDANG--Bupati Belu, Willybrodus Lay saat menghadiri sidang pembahasan KUA-PPAS APBD 2021 dan penandatangan KUA-PPAS Perubahan tahun 2020, di ruang paripurna DPRD Belu, Selasa (15/9/2020) malam. 

Laporan Reporter POS KUPANG.COM,Teni Jenahas

POS-KUPANG.COM| ATAMBUA----Tiga anggota DPRD Kabupaten Belu yakni, Aprianus Hale, Benny Manek dan Theodorus Seran Tefa meminta Bupati Belu untuk memberikan klarifikasi atas polemik kepemilikan eksavator yang diadukan Kelompok Tani Nelayan Paroki Atapupu dalam momen sidang Pembahasan APBD Perubahan, Selasa (15/9/2020) malam.

Namun permintaan ketiga anggota DPRD tersebut tidak diterima Bupati Belu, Willybrodus Lay. Dengan singkat, Bupati Willy Lay mengatakan, dirinya memberikan klarifikasi bukan dalam momen sidang saat itu dan klarifikasi bukan hanya kepada anggota DPRD saja tetapi masyarakat juga perlu hadir.

Menurut Bupati, bila ia memberikan klarifikasi dalam momen sidang saat itu terkesan klarifikasi sepihak.

"Sebaiknya klarifikasi dengan menghadirkan masyarakat kelompok sasaran. Kalau saya klarifikasi malam ini itu klarifikasi sepihak", ketus Bupati Willy Lay menjawab permintaan dari anggota DPRD Belu, Aprianus Hale, Benny Manek dan Theodorus Seran Tefa.

Dalam sidang, ketiga anggota DPRD Belu ini ngotot meminta Bupati Belu agar memberikan klarifikasi saat momen sidang pembahasan KUA-PPAS APBD 2021 dan penandatangan KUA PPAS Perubahan tahun 2020, di ruang paripurna DPRD Belu, Selasa (15/9/2020) malam.

Saat itu, anggota DPRD, Aprianus Hale meminta pimpinan sidang agar memberikan kesempatan kepada Bupati Belu, Willybrodus Lay untuk memberikan klarifikasi atas pengaduan Kelompok Tani Nelayan Paroki St. Stella Maris Atapupu. Karena dalam rapat dengar pendapat (RDP) sebelumnya sudah diputuskan agar pemerintah dalam hal ini Bupati memberikan klarifikasi sesuai tuntutan masyarakat. Rapat klarifikasi tersebut telah diagendakan, Senin (14/9/2020), namun saat itu Bupati Belu tidak hadir sehingga rapat klarifikasi batal.

Aprianus yang adalah politisi NasDem mengatakan, mumpung Bupati Belu hadir saat sidang malam itu sehingga Bupati bisa langsung memberikan klarifikasi. Argumentasi ini diperkuat lagi oleh anggota DPRD Benny Manek yang juga sesama politisi NasDem.

Menurut Benny, tidak salah jika Bupati Belu memberikan klarifikasi terkait pengaduan dari Kelompok Tani Nelayan Paroki St. Stella Maris Atapupu karena sebelumnya masyarakat sudah datang ke DPRD untuk mendengar klarifikasi namun batal akibat ketidakhadiran Bupati saat rapat, Senin (14/9/2020).

Lebih lanjut Benny mengungkapkan, mengingat waktu bupati sibuk maka sebaiknya bupati bisa memberikan klarifikasi saat momen sidang tersebut. Pendapat yang sama diutarakan anggota DPRD Theodorus Seran Tefa. Katanya, Bupati Belu bisa memberikan klarfikasi sehingga menjadi dasar informasi dan argumentasi bagi DPRD untuk menjelaskan kepada masyarakat. Politisi Golkar merasa khawatir jika masyarakat menilai DPRD tidak mampu menyelesaikan persoalan.

Halaman
12
Penulis: Teni Jenahas
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved