Breaking News:

Berita Kota Kupang Terkini

Gelar RDP, Komisi I DPRD Kota Kupang Sebut "Jangan Ada Dusta Diantara Kita"

program PTSL ini harus didukung penuh oleh level terbawah yaitu Lurah harus berperan aktif untuk benar-benar menindaklanjuti program-program yang memb

PK/Yen
GELAR RDP -- Komisi I DPRD Kota Kupang meggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan warga Kelurahan Kolhua, Lurah Kolhua dan LPM Kolhua, yang dihadiri Badan Pertanahan Kota Kupang, di ruang rapat komisi I DPRD Kota Kupang, Senin (14/9). 

Gelar RDP, Komisi I DPRD Kota Kupang Sebut "Jangan Ada Dusta Diantara Kita"

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Komisi I DPRD Kota Kupang meggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan warga Kelurahan Kolhua, Lurah Kolhua dan LPM Kolhua, yang dihadiri Badan Pertanahan Kota Kupang, di ruang rapat komisi I DPRD Kota Kupang, Senin (14/9).

RDP yang membahasa program PTSL tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Kupang, Yuven Tukung, Jeffta Sooay, Ayu Witari Tallo, Jemari Yoseph Dogon, Wilhelmus Kiu, Anatji Ratu Kitu, Yance Ndaumanu, dan Rominika Bethan.

Warga Kelurahan Fatukoa datang untuk mengeluhkan tentang kasus Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan oleh BPN Kota Kupang. Karena tanah mereka tidak kunjung diukur oleh petugas. Tapi sudah ada nama-nama penerima sertifikat atas tanah yang didominasi di RT 023. Bahkan satu orang mendapatkan 9 sertifikat tanah.

Tokoh masyarakat Kelurahan Fatukoa, Daniel Alungan mengatakan, warga hadir di RDP ini bukan untuk mencari siapa yang benar dan salah. Karena yang disesalkan berkas sejak tahun 2017 lalu sampai sekarang belum diproses.

"Selain itu kami juga baru mendengar dari kelurahan, bahwa untuk mendapatkan manfaat program PTSL itu adalah lahan yang satu hamparan. Lalu bagaimana dengan kami yang sudah memasukan berkas sejak tahun 2017 kemarin," ujarnya.

Ia meminta adanya keadilan, lurah jangan membuat hal-hal yang tidak berpihak kepada masyarakat, yang baru melakukan kepengurusan berkas. Tetapi mereka sudah mendapatkan sertifikat, sementara yang sudah mengurus sejak beberapa tahun lalu belum juga diterbitkan dengan berbagai alasan.

Keluhan juga disampaikan Ketua RW 08 Daniel Bembalan. Katanya saat rapat Februari lalu, disepakati bahwa dilakukan pengukuran mulai dari RT 01 sampai RT 25. Namun dalam perjalanan, Sertifikat tanah warga RT 23 sudah diterbitkan.

"Lalu kami yang sudah melakukan pengukuran lahan dan sementara berjalan ini, apakah kami tidak dianggap untuk mendapatkan bantuan ini untuk mendapatkan sertifikat tanah. Lalu mirisnya lagi, ada pasangan suami istri yang mendapatkan 25 sertifikat tanah, dan kami yang lain terabaikan," terangnya.

RDP ini dihadiri langsung oleh Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Kupang, Fransiska Vivi Ganggas dan stafnya.

Halaman
123
Penulis: Yeni Rachmawati
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved