Pandemi Corona

Gegara Covid-19, Presiden Jokowi Ingatkan Kepala Daerah, Jangan Ambil Keputusan Tanpa Koordinasi

Presiden yakin bahwa strategi pembatasan sosial berskala lokal lebih efektif dibandingkan dengan PSBB yang mencakup keseluruhan wilayah.

Editor: Frans Krowin
Kompas.com
PRESIDEN JOKOWI -- Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat acara penyaluran dana bergulir untuk koperasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/7/2020). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A) 

Gegara Covid-19, Presiden Jokowi Ingatkan Kepala Daerah, Jangan Ambil Keputusan Tanpa Koordinasi

POS-KUPANG.COM, JAKARTA -- Mulai Senin (14/9/2020), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil keputusan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebarluasan virus corona di wilayah tersebut.

Keputusan memberlakukan PSBB itu pun memicu kontroversi, lantaran tidak dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah pusat.

Presiden Jokowi pun ikut menanggapi pemberlakuan kembali PSBB di DKI Jakarta itu, dalam rapat terbatas tentang penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

PSBB di Jakarta sudah diterapkan sejak 10 April 2020, dan berlaku 14 hari sejak ditetapkan. Pada 5 Juni 2020, DKI Jakarta menerapkan PSBB transisi dengan kebijakan yang lebih longgar, walau kemudian diperketat lagi mulai 14 September 2020.

Meski tak menyinggung secara langsung kebijakan Anies Baswedan di Ibu Kota, Presiden Joko Widodo mengkritik Kepala Daerah yang langsung menutup sejumlah aktivitas perekonomian dengan PSBB.

Jokowi lebih memilih penerapan pembatasan sosial berskala lokal atau mikro daripada PSBB untuk menekan laju penularan Covid-19 di daerah berstatus zona merah (risiko tinggi).

Melalui Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo dan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto, Presiden Jokowi berpesan agar setiap kebijakan yang dilakukan kepala daerah dalam Penanganan Virus Corona dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.

Berikut sikap Presiden Joko Widodo terhadap PSBB DKI Jakarta yang terlihat saat rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/9/2020).

Mahfud MD Minta Ungkap Jaringan Penikam Syeh Ali Jaber, Belum Percaya Pelaku Menderita Sakit Jiwa

Tinggal di Rumah Mewah Usai Dinikahi Ardi Bakrie, Ini Potret Rumah Lama Nia Ramadhani Sebelum Nikah

Kedepankan Pembatasan Berskala Mikro

Jokowi meminta kepala daerah tak serta-merta memberlakukan PSBB total. Ia menyarankan Kepala Daerah agar mengedepankan pembatasan sosial berskala mikro atau lokal.

"Strategi intervensi berskala lokal penting sekali untuk dilakukan, baik itu manajemen intervensi di skala lokal dan komunitas sehingga jangan buru-buru menutup sebuah wilayah, menutup sebuah kota, kabupaten," kata Presiden Jokowi lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Ia meminta kepala daerah bekerja berbasis data yang detail dalam menekan laju penularan Covid-19.

Dengan demikian, ia menginginkan kepala daerah memperhatikan penyebaran Covid-19 dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, hingga provinsi.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved