Breaking News:

Insentif Kartu Prakerja Rp 600.000, Bantu Meningkatkan Daya Beli Masyarakat di Pandemi Covid-19

Insentif Kartu Prakerja Rp 600.000, Bantu Meningkatkan Daya Beli Masyarakat di Pandemi Covid-19

Insentif Kartu Prakerja Rp 600.000, Bantu Meningkatkan Daya Beli Masyarakat di Pandemi Covid-19
POS-KUPANG.COM/RAY REBON
Yeftha Yerianto Sabaat, S.IP.,M.IP Dosen Ilmu Politik Fisip Undana, Senin (14/09/2020)

POS-KUPANG.COM | KUPANG-- Insentif Kartu Prakerja Rp 600.000 bagi para pekerja yang gajinya dibawah 5 juta, untuk membantu meningkatkan Daya Beli Masyarakat pada wabah Pandemi Covid-19 ini.

Hal itu disampaikan Yeftha Yerianto Sabaat, S.IP.,M. IP, Dosen Ilmu Politik Fisip Undana yang dianggap sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Dikatakan Pengajar Politik di Fisip Undana ini, urgensi pemberian bantuan dana tambahan bagi pekerja non-PNS yang mempunyai gaji dibawah 5 juta adalah untuk mendorong konsumsi publik atau meningkatkan daya beli masyarakat di tengah pandemi.

Kalah Voting, Enda Mengadu Ke DPRD TTS

yang mana, kata Yeftha, dapat menggerakkan perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi.

Menurut Yeftha, tetapi perlu diingat bahwa pemerintah memberikan bantuan dana untuk meningkatkan daya beli bukan untuk di simpan atau tabung.

Ia menjelaskan, karena berdasarkan catatan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa konsumsi rumah tangga memburuk.

Pelaku Penikaman MS di Flotim Dipicu Persoalan Cemburu Sudah Diamankan

"Fenomena ini memperlihatkan per keluarga kini menahan daya belanja mereka," kata Yeftha

Sementara itu, Yeftha menuturkan, bahwa data Lembaga Penjamin Simpanan memperlihatkan jumlah rekening di bawah 100 juta dalam lima bulan terakhir justru terus naik.

Sehingga fakta ini ada membuktikan bahwa per keluarga kini memilih menabung daripada belanja.

Menurut Yeftha, hal ini yang ditakutkan apabila bantuan dana yang disalurkan tidak digunakan untuk berbelanja dalam artian bahwa pemerintah memberikan suntikan dana untuk meningkatkan daya beli masyarakat, tetapi masyarakat sendiri malah menekan daya beli dengan menabung.

Selanjutnya, jelasnya, skema penyaluran dana sudah tentu harus melalui mekanisme yang efisien agar tidak menimbulkan kerancuan atau masalah baru dalam proses penyaluran dana tersebut apalagi sampai salah sasaran.

"Program bantuan pemerintah baik pada saat kondisi stabil maupun kondisi darurat tidak terlepas dari pelayanan publik," ungkapnya.

Ia menyampaikan, Pemerintah sebagai aktor pemberi layanan publik wajib mematuhi asas-asas pelayanan publik yang di antaranya berupa kejelasan informasi dan transparansi.

"Pemerintah harus kredibel agar tidak menimbulkan efek domino atau melahirkan masalah sosial baru dari penyaluran bantuan dana tersebut," tegasnya.

"Potensi penyelewengan dana bisa saja terjadi. Sehingga pemerintah juga harus menyiapkan skema pengawasan yang baik agar proses penyaluran dana tersebut benar-benar sampai pada orang yang menerimanya atau tepat sasaran," ujarnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ray Rebon)

Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved