Breaking News:

Wali Kota Kupang : Perbedaan Pendapat Jadi Daya Dorong Bangun Suasana Kebersamaan

Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD Kota Kupang

POS-KUPANG.COM/Yeni Rachmawati
Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, Wakil Ketua I, Padron A Paulus, Wakil Ketua II, Christian Baitanu pose bersama Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore usai menyerahkan hasil rancangan pertanggungjawaban APBS tabun anggaran 2019, Jumat (11/9/2020). 

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore menyampaikan apresiasi dan terima kasih karena dalam kurun waktu sejak 15 Juni sampai dengan 11 September pemerintah dan DPRD Kota Kupang telah berhasil menuntaskan seluruh tahapan sidang II tahun 2019/2020 DPRD Kota Kupang.

"Suatu prestasi yang membanggakan bagi kita semua dan patut disyukuri bahwa DPRD bersama pemerintah telah bersungguh-sungguh berkomitmen terhadap semua seluruh tingkat pembahasan Sesuai dengan jadwal persidangan," tuturnya pada Penutupan Sidang II Tahun 2019/2020 DPRD Kota Kupang, di Ruang Sidang Kantor DPRD Kota Kupang, Jumat (11/9/2020).

Yeskiel Loudoe Buka Sidang III DPRD Kota Kupang Minta Pimpinan OPD tak Boleh Cuti

Hal ini, kata Jefri, sungguh sangat dirasakan oleh pemerintah sebagai suasana kemitraan kerja yang kondusif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai fungsi masing-masing.

"Kiranya apa yang telah kita hasilkan bersama selama sidang II menjadi Kunci keberhasilan yang akan menuntun kita dalam menapaki tugas-tugas selanjutnya yang semakin terasa berat, sebagai perwujudan nyata upaya kita bersama dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama di tengah pandemi Covid-19 yang masih terus mengancam," terangnya.

Di NTT, Janda ini Meninggal Usai Bercinta dengan Pria Beristri, 12 Hari Baru Terungkap, Penyebabnya

Kondisi ini, lanjutnya, menjadi tantangan bagi semua untuk terus bekerja keras meningkatkan kemampuan keuangan daerah ini sehingga pada waktu yang akan datang semakin banyak yang dapat dilakukan bagi daerah dan masyarakat Kota Kupang.

Oleh sebab itu dengan telah disetujuinya penetapan Perda tentang pertanggungjawaban APBD Kota Kupang tahun 2019 menjadi faktor penting guna mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah kota Kupang yang semakin lebih baik.

Ia mengatakan pada masa sidang II ini telah ditetapkan peraturan daerah Kota Kupang tentang pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019.

Secara politis penetapan ini membuktikan dukungan dan legitimasi yang diperoleh pemerintah dari DPR atas berbagai kebijakan pembangunan yang telah terlaksana pada tahun anggaran 2019 lalu.

Rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota Kupang Tahun Anggaran 2019 yang telah disampaikan baik di tingkat fraksi komisi dan badan anggaran akan menjadi masukan dalam pelaksanaan pembangunan di kota Kupang selanjutnya.

"Perbedaan pendapat yang terjadi selama berlangsungnya sidang dewan yang terhormat tidak dapat kita tangkap sebagai salah satu bagian dari mekanisme demokrasi yang harus kita lalui dan lumrah terjadi. Namun yang terpenting adalah bahwa perbedaan pendapat tersebut hendaknya menjadi sebuah daya dorong untuk membangun suasana kebersamaan yang kondusif serta konstruktif untuk menyatukan pola pikir dan Pola tindakan dalam rangka mewujudkan kota Kupang yang layak huni, cerdas, mandiri dan sejahtera dengan tata kelola bebas KKN. Bukan sebagai batu sandungan yang justru mengarah pada suatu tindakan yang hanya ingin memecah-belah suasana kebersamaan keterbukaan dan saling pengertian," ujarnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)

Penulis: Yeni Rachmawati
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved