Breaking News:

Opini Pos Kupang

Kompetensi Versus Relasi Keberabatan ( Diskursus Politik Dinasti Indonesia)

Menjelang Pilkada Serentak 9 Desember 2020, wacana politik dinasti menguat di ruang diskusi publik

Kompetensi Versus Relasi Keberabatan ( Diskursus Politik Dinasti Indonesia)
Dok
Logo Pos Kupang

Oleh : Steph Tupeng Witin, Penulis Buku "Politik Dusta di Bilik Kuasa" (JPIC OFM Indonesia, 2018).

POS-KUPANG.COM - Menjelang Pilkada Serentak 9 Desember 2020, wacana politik dinasti menguat di ruang diskusi publik. Media-media mainstream nasional memberi ruang diskursus yang signifikan.

Fakta ini menegaskan bahwa politik dinasti menjadi sebuah fenomena yang mesti dibedah sebagai momen pencerahan dan pencerdasan publik. Meski diskursus mengemuka belakangan, praktik politik dinasti dalam ranah perpolitikan Indonesia telah berlangsung lama.

Kita patut menduga, praktik politik dinasti ini mengemuka sebagai sebuah keniscayaan karena partai politik menyatu dengan relasi kekerabatan. Pilkada dan pemilihan legislatif (Pileg) sangat kental diwarnai oleh politik dinasti.

Cinta Budaya Manggarai, Warga Pau Ruteng Gelar Tarian Adat Meriahkan HUT RI

Kerja-kerja politik didominasi oleh warna relasi kekerabatan: hubungan darah, perkawinan dan garis keturunan. Bahkan tim sukses pemenangan adalah gerombolan relasi kekerabatan yang minim pemahaman politik-demokrasi dan sekadar menjadi pemburu suara terbanyak.

Fakta ini menjadi bukti kuat bahwa politik identitas atas nama kekerabatan sekadar menghasilkan pendulang suara terbanyak minim kompetensi.

Praktik politik dinasti ini akan diperluas saat meraih kekuasaan. Penempatan kepala dinas, badan, camat bahkan penjabat kepala desa sekalipun kental dengan dinasti tim sukses.

Yayasan Sinlui PanGa Donasikan Satu Unit Ambulance kepada RS Karitas Weetebula

Bukan hal baru bahwa aparatur ASN yang harus netral dalam kerja politik pun saat Pilkada merayap dari desa ke desa dan kampung-kampung mengumpulkan keluarga dan kerabat agar mendukung calon tertentu dengan iming-iming jabatan. Maka tidak heran kalau di kabupaten tertentu, penempatan pejabat tidak sesuai kompetensi tapi mengikuti arus selera elite yang rendah.

Misalnya, kepala dinas kesehatan dijabat oleh dokter hewan atau dokter karbitan yang ijazahnya dipertanyakan publik, kepala dinas pertanian dijabat dokter hewan, kepala dinas pendidikan dijabat oleh sarjana hukum dan sebagainya. Padahal ada ASN yang cerdas, kritis dan kompeten dalam bidangnya di dinas tersebut.

Respons publik terhadap wacana dinasti politik terbelah. Menolak dan mendukung praktik politik ini. Jajak pendapat Kompas membuktikan fakta keterbelahan.

Halaman
123
Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved