Breaking News:

News

Astaga, 22 832 Warga Sumba Barat Belum Milik KTP Elektronik padahal Mau Ikut Pilkada, Ini Kendalanya

Sebanyak 22.832 warga Sumba Barat wajib punya kartu tanda penduduk (KTP) belum memiliki KTP Elektronik

Penulis: Petrus Piter
Editor: Benny Dasman
POS-KUPANG.COM/PETRUS PITER
Anggota komisioner Bawaslu Sumba Barat, Papi Djurumana, STh (3 dari kiri) sedang memberikan penjelasan soal tugas pengawasan pemilu pada rapat koordinasi stakeholders tahapan pendaftaran calon di aula kantor Bawaslu SB, Rabu (12/8/2020). 

Laporan Wartawan Pos Kupang, Com, Petrus Piter

POS KUPANG, COM, WAIKABUBAK - Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat, Bulu Bepa Todu, S.H mengatakan, sebanyak 22.832 warga Sumba Barat wajib punya kartu tanda penduduk (KTP) belum memiliki KTP Elektronik.

Dari jumlah tersebut sebagian belum melakukan perekaman sama sekali, sebagian sudah melakukan perekaman dan memiliki surat keterangan (suket) dan sebagian lainnya memiliki KTP manual.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat, Bulu Bepa Todu, SH menyampaikan hal itu kepada Pos Kupang di Waikabubak, Kamis (13/8).

Menurutnya, sampai saat ini terdapat 75.613 warga Sumba Barat telah memiliki KTP elektronik dari total 98.449 jiwa wajib KTP elektronik.

Hal tersebut jjuga telah disampaikannya dalam rapat koordinasi bersama Bawaslu Kabupaten Sumba Barat di kantor Bawaslu Sumba Barat, Rabu (12/8).

Menurutnya, perekaman KTP elektronik dan pengurusan kartu keluarga terus berlangsung sampai sekarang.

Pihaknya juga tidak serta merta langsung mencetak KTP yang bersangkutan setelah melakukan perekaman. Hal itu karena harus mendukung hasil verifikasi pusat.

Bila pemerintah pusat telah mengatakan memenuhi syarat baru bisa dilakukan pencetakan. Namun hal itu juga tergantung ketersediaan blanko KTP elektronik mengingat jumlah blanko E-KTP yang diterima setiap bulan terbatas pula.

Selain itu keterlambatan pengurusan KTP elektonik karena dokumen warga bersangkutan tidak lengkap.

Datang dari jauh, tanpa membawa dokumen apa-apa, menghadap petugas kantor Dispenduk mau urus KTP.

Begitu petugas tanya soal dokumen, yang bersangkutan bingung. Petugas meminta kembali ke rumah, mengambil dokumen baru bisa mengurus KTP elektronik. Saat itu yang bersangkutan mengangguk tanda setuju tetapi ternyata namun seterusnya hilang tanpa berita lagi.

Namun demikian, ia mengakui, semenjak Maret hingga Juni 2020 ini, suasana kantor Dispenduk kembali ramai pengurusan KTP elektronik karena untuk mendapatkan berbagai jenis bantuan pemerintah, masyarakat wajib membawa KTP dan kartu keluarga (kk).

Terkait hal itu, ia menghimbau masyarakat Sumba Barat yang belum melakukan perekaman KTP elektronik agar secepatnya melakukan perekaman agar sistem administrasi kependudukan Sumba Barat tertata baik. *

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved