Menpan RB Tjahjo Kumolo: Ada 5 Kepala Daerah Siap Bertempur Pada Pilpres 2024, Ini Bocoran Namanya!

"Ada lima gubernur yang sudah membuat kebijakan, keputusan dan statement terukur rapi, untuk investasi capres atau cawapres. Ya itu sah-sah saja," ujar Tjahjo saat menjadi pembicara dalam webinar bertajuk "Menjaga Netralitas ASN  di Pilkada 2020", Senin (10/8/2020).

"Saya kira tak menjadi masalah. Tapi asal tidak mengganggu pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan," ujar Tjahjo Kumolo, Mantan Mendagri ini.

• Fahri Hamzah dan Fadli Zon Dapat Tanda Jasa Dari Presiden Jokowi, Mahfud MD: Teruslah Berjuanglah!

• Detik-detik Gunung Sinabung Erupsi 5 Kali, Warga Berhamburan, Kegelapan Meliputi Naman Teran

• Votre Peau Luncurkan Produk Brightening Essence With Niacinamide, Hyaluronic Acid & Rice Fermented

Tjahjo Kumolo juga menekankan investasi yang dilakukan sebaiknya tidak menyebabkan netralitas ASN di bawah para kepala daerah itu terganggu.

Sementara itu, terkait momentum Pilkada 2020, banyak gubernur, wali kota dan bupati yang diakuinya merupakan kader partai politik.

Dirinya berharap, hal ini tidak lantas dimanfaatkan untuk menggerakkan ASN di bawahnya.

"Kami harap pada Pilkada 2020 ada komitmen seluruh parpol, komitmen para calon untuk tidak menggerakkan ASN-nya. Netralitas ASN dalam Pilkada ini sudah menjadi kesepakatan antara Komisi II, Kemendagri, DKPP, KPU, Bawaslu," tambah Tjahjo yang juga mantan Menteri Dalam Negeri atau Mendagri ini.

Dalam Webinar tersebut, Tjahjo Kumolo tidak mengungkapkan lima nama gubernur yang katanya sedang berinvestasi untuk Pilpres 2024 tersebut.

Namun dalam beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei di Indonesia, ada sejumlah nama yang selalu disebut  berpeluang diusung menjadi calon presiden pasca Joko Widodo.

Beberapa kepala daerah itu, di antaranya,  yakni pertama, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Kedua, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang juga Mantan Menteri Sosial atau Mensos. 

Ketiga, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang merupakan Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud. 

Keempat, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan kelima, Walikota Surabaya, Tri Rishamarini.

Sementara sosok lain yang juga digadang-gadang jadi calon presiden pasca Presiden Jokowi, yakni Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra.

Berikutnya, Puan Maharani, Ketua DPR RI, Sandiaga Uno, Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama, Erick Thohir, Tito Karnavian, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan beberapa lainnya, termasuk  Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Petahana Diuntungkan

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pandemi virus corona atau Covid-19 saat ini sejatinya menguntungkan sejumlah petahana yang saat ini mengikuti Pilkada 2020.

" Petahana punya kesempatan mempolitisasi bantuan sosial (bansos) penanganan pandemi untuk kepentingan dukungan Pilkada."

"Apa betul bahwa di era pandemi ini kemungkinan bansos akan menguntungkan petahana? Rasanya, iya," kata Khofifah dalam diskusi virtual yang digelar Minggu (9/8/2020) malam.

Khofifah mengatakan, ada berbagai bansos yang dikirimkan pemerintah pusat untuk penanganan pandemi Covid-19.

Bansos-bansos itu umumnya disalurkan ke warga melalui pemerintah daerah, dengan penanggung jawab bupati hingga wali kota.

• Fahri Hamzah dan Fadli Zon Dapat Tanda Jasa Dari Presiden Jokowi, Mahfud MD: Teruslah Berjuanglah!

• 11 Tahun Kedua Orangtua Berpisah, Bella Tewas Dihempas Gelombang Laut

• LARIS MANIS Gaun Seksi yang Dipakai Anggota DPR Termuda & Bikin Heboh Sidang Paripurna Ludes Terjual

Oleh karenanya, kata Khofifah, dalam proses penyaluran ini dimungkinkan bagi kepala daerah menyelipkan pesan-pesan politik tertentu.

"Bahwa di dalam tanggung jawab dia sebagai kepala daerah memang memungkinan dia untuk menyampaikan pesan-pesan bansos ini kepada masyarakat secara langsung," ujarnya.

Khofifah Indar Parawansa menuturkan, di Jawa Timur sendiri ada 19 daerah yang bakal menggelar Pilkada 2020. Dari jumlah tersebut, 2 daerah di antaranya berpotensi diikuti oleh calon petahana.

Berdasarkan laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawasalu) Jawa Timur, kata Khofifah, sudah banyak ditemukan bansos Covid-19 yang diduga dipolitisasi kepala daerah.

Misalnya, penulisan nama bupati pada amplop bansos, hingga logo pasangan calon kepala daerah di kemasan sembako bansos.

Menurut Khofifah, hal ini penting untuk segera ditindaklanjuti pihak berwenang. Khofifah pun mengaku dirinya telah mendorong Bawaslu untuk segera merespons laporan-laporan tersebut.

"Saya sampaikan ini sudah harus bottom up process yang melaporkan ke Bawaslu kabupaten/kota ini juga harus segera di-follow up. Jadi jangan sampai menunggu kemudian ada reaksi dari masyarakat baru kemudian direspon," kata dia.

Dalam diskusi yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo mendorong pemerintah untuk menerbitkan kebijakan yang dapat mencegah praktik politisasi bantuan sosial oleh petahana Pilkada.

Senada dengan Khofifah, Arif menyebut bahwa petahana berpotensi lebih diuntungkan akibat kemungkinan politisasi bansos ini.

"Kita mendorong terus kepada pemerintah untuk menerbitkan kebijakan yang diharapkan bisa menghindarkan apa yang disebut dengan politisasi bansos di mana anggaran yang berasal dari rakyat baik itu ada di dalam APBN maupun APBD tidak bisa digunakan secara sewenang-wenang," tutur Arif.

"Secara moral dan politik tidak dibenarkan untuk memanfaatkan satu keadaan dengan cara-cara yang tidak demokratis dalam situasi pandemi di mana secara psikopolitis para petahana diuntungkan," kata dia.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul:  Tjahjo Sebut 5 Gubernur berinvestasi Untuk Pilpres 2024:  https://nasional.kompas.com/read/2020/08/10/11455331/tjahjo-sebut-5-gubernur-berinvestasi-untuk-pilpres-2024