Otto Hasibuan Mati-Matian Bela Djoko Tjandra Penahanan Itu Tidak Sah, Tak Ada Perintah Untuk Ditahan

"Itulah bunyi undang-undang, dengan demikian karena UU sendiri, Pasal 197 dikatakan itu sudah harus batal, lantas di mana dasarnya jaksa untuk mengeksekusi dia,” sambung dia.

Menurut dia, putusan terhadap Djoko Tjandra keluar sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Pasal 197 ayat 1 huruf (k) KUHAP pada 22 November 2012.

MK berpendapat, putusan perkara pidana tanpa status penahanan tidak membuat putusan batal demi hukum.

Namun, Otto mengatakan, putusan MK tidak berlaku surut sehingga hanya dapat diterapkan pada putusan setelah 22 November 2012.

Tanggapan Kejagung

Menanggapi pendapat tersebut, Kejaksaan Agung menegaskan, pihaknya bukan menahan Djoko, melainkan mengeksekusi hukuman badan atas putusan MA tahun 2009.

"Yang dilakukan oleh jaksa adalah melakukan eksekusi hukuman badan untuk menjalankan putusan hakim PK, bukan melakukan penahanan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono melalui keterangan tertulis, Senin (3/8/2020).

Hari mengatakan, eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dalam perkara pidana adalah wewenang jaksa.

Lebih lanjut, Kejagung juga berpandangan bahwa hakim PK tidak berwenang memerintahkan penahanan.

Setelah eksekusi dilaksanakan, Hari mengatakan bahwa tugas jaksa selaku eksekutor telah selesai.

Kata Pakar Hukum

Sementara, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar berpendapat, putusan kasasi atau PK merupakan putusan paling akhir dalam proses perkara pidana.

Akhir dari proses pidana tersebut, katanya, adalah eksekusi, baik hukuman penjara maupun denda atau ganti rugi.

Terkait Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHAP yang disoroti Otto, Fickar menilai pasal tersebut menjadi mekanisme penahanan bagi perkara pidana dengan ancaman hukuman yang tidak mewajibkan penahanan.

Misalnya, hukuman percobaan seperti yang turut tercantum dalam KUHP.