Astaga, Dikira Didata untuk Terima Bantuan Covid-19, Warga Sumba Barat Tolak Petugas Coklit Pilkada

Laporan Wartawan Pos Kupang, Com, Petrus Piter

POS KUPANG, COM, WAIKABUBAK - Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, Yusti Rambu Karadji, Sth, mengatakan pengawas lapangan menemukan warga menolak petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih pilkada 2020.

Warga mengira data tersebut untuk pembagian bantuan.

"Rupanya warga kesal sering terjadi pengambilan data warga tetapi tak pernah mendapatkan bantuan sebagaimana harapan masyarakat," kata Yusti melalui pesan whatsApp, Senin (3/8).

Namun, lanjut Yusti, berkat penjelasaan petugas PPDP dan pengawas desa dan kelurahan akhirnya warga tersebut menerima pelaksanaan kegiatan coklit itu.

Selain itu, katanya, pengawas juga menemukan adanya data ganda, orang sudah meninggal tetapi masih terdata, orang sudah pindah desa tetapi belum mengurus surat keterangan pindah.

Menurutnya, Bawaslu memiliki tenaga pengawas terbatas yakni hanya 74 orang yang bertugas mengawasi kegiatan coklit di 74 desa dan kelurahan dengan jangkauan kegiatan coklit mencakup 267 tempat pemungutan suara (TPS).

Apalagi, katanya, kegaitan coklit berlangsung serentak di 267 TPS itu.

Yusti mengatakan, dengan berbagai strategi yang dimiliki pengawas lapangan dapat melaksanakan tugas pengawasan secara maksimal di lapangan.

Dia mengatakan, selaku Ketua Bawaslu Sumba Barat dirinya berharap petugas lapangan selalu mewaspadai dan lebih berhati-hati mengawasi kegiatan coklit di lapangan agar data yang dihasilkan benar-benar akurat.

Yusti menghimbau pengawas selau mengenakan alat pelindung diri (APD) lengkap saat turun lapangan melakukan pengawasan kegiatan coklit agar terhindar dari penularan virus corona. Pastikan mengenakan APD setiap kali turun lapangan. *