Ketua Tim Penggerak PKK Sumba Barat, Stop kawin Tangkap, Langgar HAM Kaum Perempuan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter

POS-KUPANG.COM/WAIKABUBAK---Ketua tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga (TP PKK) Kabupaten Sumba Barat, Dra.Meti Dapawole Monteiro, menegaskan, dari sisi budaya Sumba tidak mengenal adanya kawin tangkap. Yang terjadi Sumba adalah kawin lari. Namun seiring perkembangan zaman, peristiwa itu jarang terjadi bahkan nyaris tidak terdengar lagi adanya kejadian kawin lari di zaman modern seperti sekarang.

Oleh karena itu, sebagai perwakilan kaum perempuan menolak tegas adanya kawin lari di Sumba Barat. Sebab hal itu melanggar hak asasi manusia (HAM) khususnya kaum perempuan dan merendahkan harkat dan martabat kaum perempuan Sumba Barat. Biarkanlah anak-anak memilih pasangan hidupnya karena rasa saling mencintai dan bukan terjadi karena unsur paksaan.

Demikkan penegaskan Ketua tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga (TP PKK) Sumba Barat, Dra.Meti Dapawole Monteiro sesaat setelah mengikuti rapat tindaklanjut atas penandatangan kesepakatan bersama 4 bupati di Pulau Sumba tentang stok kawin tangkap di ruang rapat bupati Sumba Barat, Senin (20/7/2020).

Untuk itu mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumba Barat itu mendukung langkah pemerintah setempat mengadakan pertemuan dengan semua tokoh adat dari 6 Kecamatan se-Sumba Barat guna menyikapi ramainya perbincangan tentang kawin lari di Sumba sebagaimana berlangsung sebulan terakhir ini. Harapan dalam pertemuan itu dapat melahirkan sebuah kesepakatan bersama atas sikap tokoh ada tentang tradisi kawin lari itu.

Lebih lanjut, ia mengatakan dalam pertemuan yang dipimpin langsung Bupati Sumba Barat,Drs.Agustinus Niga Dapawole menyepakati bersama pembentukan tim untuk melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat Sumba Barat tentang sto kawin lari dan pembentukan peraturan daerah nantinya.

Hadir dalam rapat itu Kapolres Sumba Barat, AKBP Khairul Saleh, S.H, SIK, MSi, Dandim 1613 Sumba Barat, Letkol ( Inf) Eko Wardono dan beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah terkait lainnya.(pet)