Breaking News:

Perjanjian MLA Sah Jadi UU, Pemerintah Indonesia Mulai Lacak Aset Hasil Kejahatan Disimpan di Swiss

Perjanjian mutual legal assistance (MLA) dengan Swiss sah menjadi Undang-Undang, pemerintah lacak hasil kejahatan disimpan di Swiss

Instagram
Menkumham, Yasonna Laoly 

Perjanjian MLA Sah Jadi UU, Pemerintah Indonesia Mulai Lacak Aset Hasil Kejahatan Disimpan di Swiss
 
POS-KUPANG.COM, JAKARTA - DPR akhirnya menyetujui perjanjian mutual legal assistance ( MLA ) dengan Swiss menjadi Undang-Undang.

Dengan demikian, Pemerintah Indonesia sudah bisa melacak aset koruptor hasil tindak pidana kejahatan yang disimpan di negara itu. 

Hal itu dikatakan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly di Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Yasonna menyebut pemerintah akan mulai melakukan pengumpulan data dan pelacakan aset hasil tindak pidana yang disimpan di Swiss.

Kasus Dugaan Korupsi Bank NTT Surabaya, Kuasa Hukum: Mantan Plt Dirut Terima Rp 1,5 M di Rumah Makan

Hal tersebut disampaikan Yasonna setelah DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss untuk menjadi UU dalam sidang paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/7/2020).

"Langkah selanjutnya tentu kami akan membentuk tim dan duduk bersama-sama dengan Bareskrim, Kejaksaan, KPK, serta Kementerian Luar Negeri untuk melakukan asset tracing (pelacakan aset)," kata Yasonna Laoly dalam keterangan pers.

Yasonna mengatakan dengan disahkannya perjanjian mutual legal assistance (MLA) dengan Swiss tersebut menjadi Undang-Undang, pemerintah akan bekerja sama dengan otoritas Swiss untuk membuka dan meminta data-data yang ada.

Ia menegaskan aset hasil tindak pidana yang disimpan di Swiss sebelum UU tentang MLA ini berlaku tetap bisa dilacak dan disita oleh Negara.

Yasonna Laoly dan Operasi Penjemputan Buron, Pengacara Maria Pauline Tawarkan Suap Rp 8 Miliar

"Bagusnya, UU ini bersifat retroaktif. Jadi, seluruh kejahatan fiskal, pencucian uang, atau apa saja yang terjadi sebelum perjanjian ini bisa tetap kita lacak," kata Yasonna.

Yasonna juga menyampaikan pemerintah akan terus mencoba menjalin perjanjian MLA serupa dengan negara-negara lain sebagai upaya pemberantasan tindak pidana transnasional.

Halaman
123
Editor: Adiana Ahmad
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved