Breaking News:

Arisan Online Bodong, OJK NTT Imbau Masyarakat Tidak Ikut Investasi Tidak Wajar

Adanya arisan online bodong tentu saja meresahkan masyarakat. OJK NTT meminta masyarakat untuk tidak mengikuti

POS KUPANG/YENI RACHMAWATI
Kepala Kantor OJK NTT, Robert Sianipar 

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Adanya arisan online bodong tentu saja meresahkan masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur ( OJK NTT) meminta masyarakat untuk tidak mengikuti arisan online atau investasi sejenis yang tidak wajar.

Kepala OJK NTT Robert HP Sianipar mengungkapkan, OJK NTT selaku anggota Satgas Waspada Investasi Daerah (SWID) Provinsi NTT mengimbau secara berkesinambungan kepada masyarakat NTT untuk tidak ikut arisan online atau investasi yang mengiming-imingi imbal hasil atau keuntungan yang tidak wajar, serta meminta partisipasi aktif dari masyarakat untuk melaporkan informasi jika ada penawaran arisan online atau investasi yang diduga merugikan masyarakat.

Seleksi Pejabat Sekda Kota Kupang, Besok Pansel dan Asesor Mulai Bekerja

Ia mengakui, OJK NTT tidak melakukan pantauan secara khusus perkembangan arisan online karena memang bukan bagian pengawasan OJK. Sebagai anggota dan sekretariat SWID, OJK juga belum menerima laporan atau informasi dari masyarakat secara langsung terkait arisan online. Meski demikian, dari pemantauan di Sosial Media di NTT, tim OJK NTT juga melihat adanya arisan yang sejenis.

Menurutnya, SWID Provinsi NTT selalu melakukan sosialisasi terkait dengan Kewaspadaan Investasi Ilegal/Bodong.

Menu Lokal Amaris Hotel Kupang, Ayam Geprek Cuma Rp 40 Ribu

Ia pun memaparkan tiga jenis investasi ilegal yang harus diketahui oleh masyarakat. Pertama, investasi yang belum memiliki Izin Usaha dan belum memiliki izin Operasional. Kedua, investasi yang memiliki Izin Usaha dan belum memiliki Izin Operasional, tapi hanya memiliki Izin Pendirian CV/PT/Badan Hukum lainnya. Ketiga, investasi yang memiliki Izin Usaha dan memiliki Izin Operasional, tapi beroperasi diluar izinnya. Sebagai contoh, Izin Koperasi di Dinas Koperasi, tapi menjalankan usaha menghimpun dana di luar anggota koperasi.

Oleh karena itu, sebelum melakukan investasi, masyarakat diharapkan memerhatikan 2 L, yakni Legal dan Logis. Legal, artinya sudah berizin di otoritas/lembaga yang memberi izin, semisal Koperasi izin di Dinas Koperasi, Uang Elektronik/Money Changer/Jasa Pengiriman Uang izin ke Bank Indonesia, Bank/Non Bank/Pasar Modal izin di OJK, MLM izin di Dinas Perdagangan, Perusahaan Berjangka izinnya di Bappebti, dan sebagainya.

Sementara Logis artinya imbal hasil yang masuk akal. Contohnya, tawaran yang tidak masuk akal antara lain Bunga 1 persen per hari, Bunga 10 persen per minggu, Bunga 100 persen per tahun.

"Apabila ada masyarakat yang sudah menjadi korban, segera laporkan kepada pihak berwajib (polisi/jaksa) untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya," kata Robert kepada POS-KUPANG.COM melalui pesan, Selasa (7/7/2020) siang. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Intan Nuka)

Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved