Takut Terhadap Audit BPK, Alasan Banyak Menteri Takut Cairkan Anggaran

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengungkapkan alasan mengapa serapan anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah sangat minim, sehingga membuat Presiden Joko Widodo marah-marah.

Menurut dia, banyak menteri dan pimpinan lembaga yang takut terhadap audit BPK, sehingga tak berani mencairkan anggaran.

"Ada yang takut, takut ke BPK. Saya sudah datangi Ketua BPK. Saya bilang ’Pak, ini banyak menteri yang takut mengeluarkan uang sampai-sampai presiden marah-marah Kenapa pak?’,” kata Mahfud menceritakan hal itu di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (5/7).

Mahfud menyebutkan, proses pencarian anggaran di kementerian itu juga terkendala lantaran dihentikan oleh BPK yang hendak memeriksa prosedurnya terlebih dahulu.

"Orang sedang berjalan, BPK sudah masuk. Katanya mau disetop dulu, semua mau diperiksa dulu prosedurnya. Padahal ini buru-buru harus mengeluarkan uang," ujarnya.

Kata Mahfud, ketakutan menggunakan anggaran itu terjadi bukan hanya di tingkat kementerian, tapi juga di level kepala daerah. Alhasil, banyak APBD yang serapannya sangat minim.

"Sama saya kira pengalamannya. Di berbagai tempat itu ada ketakutan. Mengeluarkan uang ini nanti begini salah, macam-macam orang mencari kesalahannya," kata Mahfud.

Mahfud mengaku telah berupaya mencarikan solusi agar para pejabat pemerintah itu mau menggunakan anggaran. Khusus di tengah wabah Covid-19. Salah satu upayany adalah mengundang KPK, Kejagung, untuk ikut memecahkan persoalan tersebut. Tentunya tanpa mengesampingkan hukum.

"Kita coba ini dijamin bahwa ini dalam keadaan darurat. Jadi itu yang penting kebenaran materilnya bahwa ini digunakan untuk ini. Yang kebenaran formal, administrasi, prosedur, mungkin khusus untuk Covid-19 itu supaya dimaklumi," ujar Mahfud.

Mahfud juga sudah mengomunikasikan hal tersebut dengan pihak BPK. Dan pihak BPK, kata dia, meresponsnya dan berjanji bakal mempermudah proses audit sehingga kementerian bisa dengan cepat mencairkan anggaran.

"Ya sudah, nanti saya urus agar ada semacam audit komprehensif yang lebih mudah lebih memperlancar urusan," kata Mahfud menyampaikan hasil pertemuannya dengan BPK. "Yang penting bagi pemerintah itu semuanya adalah untuk keselamatan rakyat," kata Mahfud.

Di sisi lain Mahfud meminta kepada pimpinan kementerian agar berani menghadapi risiko. Ia menyebut, seorang pemimpin harus berani menghadapi setiap risiko. Karena, kalau seorang pemimpin mengedepankan ketakutannya, malah tidak akan ada yang dikerjakan sama sekali. Apalagi hal itu berhubungan dengan keselamatan masyarakat saat menghadapi masa pandemi.

"Semua pilihan ada risiko, dan seorang pemimpin itu memang diangkat untuk menghadapi risiko itu. Kalau takut, ini takut, itu malah nggak berbuat. Apalagi ini untuk keselamatan rakyat, untuk memerangi Covid-19 yang sekarang sedang melanda negeri kita, yang kita tidak bisa menduga ini kapan selesainya," ujar Mahfud.(tribun network)