Breaking News:

Opini Pos Kupang

Paradoks Ruang Publik

Arus besar dalam wacana ruang publik diwarnai dua isu dikotomik : hegemoni institusi negara vs pemerkuatan masyarakat sipil ( civil society)

Paradoks Ruang Publik
Dok
Logo Pos Kupang

Walaupun begitu, adalah naif untuk beranggapan bahwa orientasi sentrifugal publik terhadap kebijakan publik merupakan sesuatu yang taken for garanted. Publik perlu lebih asertif sebelum pada akhirnya perjuangan mereka didengarkan dan disepakati oleh pembuat kebijakan (pemerintah) yang mempraktekkan "manajemen reaktif".

Pada titik ini, pemerintah jelas ada dalam arus dan putaran problem ini. Sebab, ruang publik adalah sebuah proses perubahan sosial. Namun, perubahan sosial itu tidak selalu berarti perbaikan sosial. Untuk itu, pemerintah mempunyai tugas membuat protokol kesehatan ruang publik melalui kerangka dan tata nilai, dengan cara: Pertama, melakukan sharing kekuasaan sebagai alternatif terhadap hegemoni negara, Kedua, membangun kapasitas politik, ekonomi dan sosial masyarakat, Ketiga, kerja-kerja kultural menciptakan sikap kritis dan wacana tandingan, Keempat, memanfaatkan jaringan organisasi non pemerintah, dan Kelima, advokasi dan hadirnya negara dalam ruang publik.

Lebih lanjut, kecenderungan transisional diatas juga perlu dihubungkan dengan peran seorang pemimpin amat besar, karena perubahan yang terjadi bukan dalam arti change tetapi transform. Artinya, apa yang terjadi bukan sekedar perubahan bentuk (seperti terjaganya indikator ekonomi), tetapi juga perubahan substansi yang menyangkut nilai, hakikat, dan karakter. Tentu, harus juga mengubah paradigma berpikir bahwa pemimpin bukan orang setengah dewa yang sanggup menyelesaikan semua persoalan sekaligus. (*)

Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved