Presiden Jokowi Marah dan Ancam Reshuffle Kabinet, Begini Penjelasan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Presiden Joko Widodo marah dan ancam reshuffle kabinet, begini penjelasan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

KOMPAS.com/Devina Halim
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto saat ditemui di kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019). 

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, sejak awal Presiden Joko Widodo ( Jokowi) sudah mengingatkan para menteri untuk serius dalam menangani pandemi Covid-19. Sebab, masalah ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat.

"Karena itulah setiap jajaran kabinet seharusnya memiliki sense of crisis, berani mengambil tanggung jawab melalui kebijakan terobosan untuk membantu rakyat," kata Hasto.

Hasto mengatakan, dalam kondisi genting pandemi Covid-19 ini, secara otomatis fungsi koordinasi antarkementerian harus dikedepankan.

13 Puskesmas Tanpa Dokter, Begini Tanggapan Bupati Tahun

Ia menilai, ada anggota kabinet yang cenderung mencari aman sehingga Presiden Joko Widodo melakukan evaluasi kinerja para menteri.

Deputi bidang Protokol, Pers dan Media Istana Bey Machmudin mengungkapkan, pihaknya memiliki alasan sendiri kenapa baru merilis video kemarahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) 10 hari setelah rapat paripurna berlangsung.

Presiden Jokowi Ancam Reshuffle Kabinet, Begini Tanggapan Ketua Fraksi NasDem DPR

Bey beralasan, video itu memang awalnya tak akan dirilis karena sidang paripurna bersifat internal atau tertutup. Namun, Biro Pers Istana menilai pernyataan Presiden dalam rapat tertutup itu penting untuk dipublikasikan. Banyak hal yang baik dan bagus untuk diketahui publik.

Oleh karena itu, pihak Biro Pers meminta izin kepada Presiden Jokowi untuk merilis video itu pada Minggu (28/6/2020).

Bey pun beralasan butuh proses panjang dan teliti untuk mempelajari video itu sehingga menghabiskan waktu sampai 10 hari.

Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR Ahmad Ali pun mengatakan, keputusan reshuffle adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo ( Jokowi) untuk mengganti menteri, termasuk saat pandemi Covid-19.

"Dia punya hak untuk melakukan reshuffle mengganti menteri yang menurut dia tidak mampu menyesuaikan ritme kerja dia, tidak mampu memenuhi ekspektasi Presiden. Itu hak prerogatif Presiden," ucapnya.

Halaman
1234
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved